iklan

Kawasan Hidrologi Gambut , Kawasan Perdesaan (Gambut) dan Desa Peduli Gambut

Setelah berdiskusi dan berbagi gagasan pada lokakarya kawasan perdesaan gambut di 6 provinsi, 17 kabupaten dan 1 kota (plus 1 provinsi dan 1 kabupaten yang tidak sempat menghadiri) pada akhirnya tulisan pada status ini ingin menjawab secara reflektif ada apa denganKesatuan Hidrologi Gambut (KHG), kenapa kawasan perdesaan, dan bagaimana posisi desa dan masyarakatnya.

(Mungkin) Bagi para insinyur, ilmuwan, peneliti atau lembaga setengah riset dan setengah konsultan sudah sangat familiar dengan pendekatan landscape/bentang alam seperti KHG. Terlebih pendekatan yg dinilai sangat komprehensif, menjawab beragam persoalan dgn menghitung parameter biofisik, ekologi dan sosial dapat dilukis dalam sebuah peta hamparan kaya garis minim cerita dan rasa. Namun untuk kasus kawasan hutan atas dasar fungsi dan kesamaan biofisik yang terkontrol tanpa terpotong oleh otoritas administratif mungkin ini relevan.

Sementara sebelum lahir undang-undangn (UU) Desa, pendekatan bentang alam (fungsional) dan administratif sudah termuat dalam UU Tata Ruang. Terjemahan yang paling sering ditemukan adalah kawasan agropolitan dengan ornamen-ornamen penghias seperti stasiun agrobisnis yang ditentukan oleh parameter ekonomi ruang, aksesbilitas dan pola arus barang dan jasa. Intinya, seperti kemauan atau tuntutan para perancang ruang menemukan mana pusat pertumbuhan (main land) mana wilayah satelite (hinter land). Lagi-lagi ini mengasyikkan bagi penggemar pengolah data matriks, tapi sangat membantu mengarahkan program pembangunan yang integtatif sesuai fokus, kesamaan karakter dan seterusnya. hal yang terpenting para pemegang otoritas administratif tahu siapa melakukan apa, dan program pembangunan apa yang harus dilaksanakan.

Hakikatnya ekosistem gambut adalah hamparan dengan ciri ekologi (bukan ekologi ala disiplin biologi semata) khas dan serupa dan hadirnya UU Desa dimana desa memiliki otoritas yang sebelumnya hilang atau dihilangkan, kawasan perdesaan gambut menjadi relevan sebagai salah satu cara melindungi dan memanfaatkan ekosistem gambut yang mempertemukan inisiasi atas dan bahwah dalam kesatuan ekologis. Akan tetapi kawasan perdesaan gambut adalah ujung dari kebijakan atau kemasan (dengan segala teknik dan tahapan membentuk kawasan perdesaan).

Ditingkat desa, kawasan perdesaan gambut adalah program, tapi ruh nya adalah kerjasama antar desa (sambil mengaminkan cara pandang Ditejn Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendesa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Sukurlah kerjasama antar desa sebelum UU Desa sudah digaungkan oleh kawan-kawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui Badan Kerjasama antar Desa. Jauh sebelum itu, Pak Sajogyo (dan dilanjutkan oleh para murid nya), berkeyakinan perlunya penguatan institusi kecamatan. Otonomi tingkat 3 adalah kecamatan. Namun sejak ada UU Desa, Bumdes antar desa mjd lebih operasional.

Kawasan perdesaan gambut ruhnya adalah kerjasama antar desa yg tdk melulu diikat oleh kesamaan ekologi, produk unggulan tapi adalah kesamaan identitas sebagai masyarakat gambut. Salah satu yg terngiang-ngiang saat ini, hasil dari muter di lokakarya kawasan perdesaan gambut, masyarakat Desa Peduli Gambut (DPG )Batola akan berbicara yang sama ketika membahas purun. Purun, gambut dan perempuan adalah kesatuan ekologis sejati bagi masyarakat DPG di Batola. Didalamnya ada sejarah, indentitas, inovasi teknologi singkatnya budaya tinggi. Begitu juga DPG di Barsel, rotan adalah pengikat identitas budaya, sosial dan ekonomi. Gambut terbakar menyebabkan masyarakat makin jauh dari rotan dengan kata lain, masyarakat semakin menjauh dari identitasnya. Semoga kerjasama antar desa gambut dalam suasana kawasan perdesaan gambut selain #pulihkangambut tapi juga #pulihkankemanusian masyarakat gambut (identitas, budaya, politik, martabat dan ekonomi).

Oleh :Muhammad Yusuf (Tenaga Ahli Kedeputian 3 BRG)

Bedah Buku “Dibalik Krisis Ekosistem”

Persoalan kehutanan dan lingkungan hidup saat ini diakibatkan oleh akumulasi dari banyak faktor penyebab dengan banyaknya ketidakpastian dan kepentingan dengan berbagai motif. Karakteristik persoalan seperti itu, seringkali penanganan persoalannya tidak dapat dikerjakan hanya oleh lembaga tertentu, kelompok masyarakat tertentu, bahkan tidak dapat ditangani hanya dengan cara pikir dan ilmu pengetahuan yang terbatas. Kondisi mendasar di balik krisis ekosistem adalah krisis cara berpikir dan cara bertindak yang kurang tepat.Kumpulan pemikiran dalam buku ini mendorong dilaksanakannya kegiatan  Bedah Buku “Dibalik Krisis Ekosistem” yang ditulis Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. sehingga menjadi referensi dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik.

Nur Suhada selaku ketua panitia menyampaikan bahwa Kegiatan bedah buku “Dibalik Krisis Ekosistem” ini di Inisiasi oleh Forum mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Hutan bersama dengan rekan rekan di Manajemen hutan dan teman teman di Forum Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan “Ecologica”. Kegiatan ini Insha Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 November 2017 di Ruang Sidang Sylva Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Menarik ketika buku ini dibedah karena Buku ini berisi kumpulan pemikiran dan kekritisan penulis dalam melihat persoalan kehutanan dan lingkungan sehingga mampu mereduksi kita para pembaca dalam menangkap fenomena dan fakta yang terjadi selama ini, Imbuhnya. Sedikit saya ingin menggambarkan bahwa kegiatan ini akan  membahas isi buku yang terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama “Ungkapan Persoalan Nasional” pada bagian kedua “Ttransdisiplin tata kelola lanskap” sedangkan pada bagian ketiga “ Tenurial dan kawsan hutan adat” dan pada bagian akhir yaitu tentang “ Menyoal Bad Governance” dengan pembahas oleh mahasiswa baik di tingkat sarjana (S1) maupun Pascsarjana (S2 dan S3) serta praktisi di bidang kehutanan, tentunya kita menginginkan bahwa banyaknya masukan yang konstruktif oleh mahasiswa sebagai bagian untuk merebut optimisme tata kelola hutan yang lebih baik di masa depan, kehadiran praktisi kehutanan juga akan membawa perspektif berbeda dalam melihat buku ini dengan berbagai pendekatan empiris sehingga akhirnya pembahasan akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang berujung pada pemaparan dan conclusion oleh Prof Hariadi untuk memberikan pencerahan kepada audience tentang buku “ Dibalik Krisis Ekosistem” ini.

Rifqi Rahmat Hidayatullah selaku Ketua Umum Ecologica mengungkapkan bahwa “bedah buku Dibalik Krisis Ekosistem” yang akan dilaksanakan tanggal 11 November 2017 adalah titik tolak kebangkitan budaya diskusi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana IPB. Harapannya Himpunan/Forum Mahasiswa Pascasarjana program studi lain yang ada di IPB dapat mengikuti jejak bedah buku ini, khususnya terkait sinergi antar forum mahasiswa program studi di Pascasarjana IPB. Selanjutnya menurut Rifqi bahwa buku yang telah ditulis oleh Prof. Hariadi Kartodihardjo, MS merupakan sebuah karya kritis tentang bagaimana tata kelola kehutanan dan lingkungan di Indonesia. Hal ini tentu harus diketahui dan direnungkan khususnya oleh mahasiswa, sehingga tidak terjadi kesalahan tipe tiga yaitu salah menganalisis masalah. Jika salah menganalisis masalah, maka salah juga memberi solusi atas masalah tersebut” pungkasnya.

 

Pendidikan Kritis Kehutanan

Pendidikan Kritis

Lembaga pendidikan berpotensi menjadi lembaga penerus hipotesis masal, propaganda dan berbagai doktrin serta tidak mampu membangunkan jiwa peserta didiknya sehingga gagal menyiapkan lulusannya untuk berani bangun, sadar, memiliki daya gugat dan akhirnya berani hidup menjadi dirinya sendiri yang terbebas dari penindasan, pembodohan dan ketertinggalan (Soedomo 2013). Sistem pendidikan seperti itu oleh Paulo Freire seorang pencetus pemikiran pendidikan kritis disebut sebagai pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan yang bergaya bank (bank concept of education) yang dijalankan melalui model bercerita (narrative), menggurui dan hafalan sehingga menumbuhkan kebudayaan bisu (submerged in the culture of silent) yang tidak mampu menerjemahkan pengetahuan ke dalam realitas sosial (Freire 2002, Yunus 2007, Hidayat 2012, Freire 2016). Freire adalah penganut filsafat pragmatisme yang berpandangan bahwa sesuatu dikatakan baik/ benar apabila mampu mewujudkan yang diharapkan/berfungsi. Dalam pendidikan, filsafat ini dikembangkan oleh John Dewey yang merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi pemikiran-pemikiran Freire tentang pendidikan. Dari situlah freire mengembangkan kritik terhadap proses pendidikan yang berlangsung secara tradisional namun tidak mampu mewujudkan pembebasan masyarakat dari kondisi ketertinggalan dan ketertindasan. Atas kritik tersebut, Freire mengembangkan konsep pendidikan populer melalui pendidikan hadap masalah (berbasis realitas sosial) yang menggabungkan antara pikiran dengan tindakan yang disebut sebagai suatu praksis. Melalui pendidikan populer atau dikenal dengan pendidikan kaum tertindas, sistem pendidikan ditempa dan dibangun kembali bersama dengan dan bukan diperuntukkan bagi, sehingga pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan bukan penjinakan sosial budaya, melalui sebuah proses penyadaran dengan hati. Menurut Freire pendidikan harus terdiri minimal 3 unsur dialektis dalam prosesnya yaitu pengajar, peserta didik dan realitas sosial.

Proses pendidikan yang hanya mengedepankan guru sebagai obyek aktif dan peserta didik sebagai bejana kosong tanpa melibatkan dialog atas kesadaran realitas sosial hanya akan memelihara keberlangsungan penindasan, hipnotis massal dan berbagai propaganda yang melegitimasi kekuasaan. Gambaran proses pendidikan yang seperti itu disusun oleh Freire dalam daftar antagonisme pendidikan gaya bank sebagai berikut (Freire 2002):

  1. Guru mengajar, murid belajar
  2. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa
  3. Guru berpikir, murid dipikirkan
  4. Guru bicara, murid mendengarkan
  5. Guru mengatur, murid diatur
  6. Guru memilih dan memaksakan pilihan, murid menuruti
  7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan guru
  8. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri
  9. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalisme dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid
  10. Guru adalah subyek, murid adalah obyek.

Pendidikan seperti itu hanya akan menjadikan murid sebagai duplikasi guru dan pada saatnya mereka mengajar akan mengulangi lagi penindasan-penindasan seperti itu. Pada akhirnya pendidikan hanya menjadi wadah untuk menyalurkan agenda-agenda penguasa tanpa daya gugat dan tanpa mampu menghadapi realitas sosial dengan sadar sehingga pada akhirnya pendidikan hanya akan menjadi masalah baru bagi masyarakat (Illich 2015). Freire beranggapan bahwa pendidikan harus menekankan pada penyadaran dan salah satu prasyarat utamanya adalah dialektika dan emansipasi dalam proses pendidikan untuk menghasilkan suatu praksis yang terus menerus.

 Pendidikan popular di kehutanan belum terlambat

Pendidikan secara umum dan pendidikan tinggi secara khusus dimana didalamnya termasuk pendidikan tinggi kehutanan merupakan sebuah institusi sosial yang tidak bisa dianalisis terpisah dari konstalasi sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang melingkupinya, oleh sebab itu gagalnya peran pendidikan tinggi dalam menjawab berbagai tantangan bangsa dan kemanusiaan akan membuahkan krisis yang serius kepada masa depan bangsa, negara dan umat manusia (Afiff 2005). Kerusakan sumberdaya hutan Indonesia oleh berbagai sebab yang saling berkaitan menunjukkan telah terjadinya kegagalan kebijakan, kegagalan institusi, kegagalan pasar dan kegagalan politik bangsa dalam mengelola sumberdaya hutannya, termasuk di dalamnya adalah kegagalan pendidikan (fOReTIKA 2005). Dengan adanya doktrin scientific forestry yang berkembang di pendidikan tinggi, pengelolaan hutan kehutanan menjadi seperti menutup diri dari berbagai kenyataan persoalan yang ada.

Pengajar lebih banyak menekankan pengetahuan ilmiah dari aspek teknis untuk menyelesaikan persoalan yang secara narative memberikan pengetahuan dalam bentuk konsep dan hukum-hukum kepada peserta didik seperti sebuah bejana kosong. Kondisi tersebut sudah saatnya untuk di reform total. Pengajar harus mampu membangkitkan kesadaran peserta didik terhadap berbagai realitas sosial yang ada dalam ruang lingkup bidang kehutanan yang tidak dapat lepas dari berbagai aspek lainnya. Peserta didik harus diajak untuk berdialog dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kehutanan dari berbagai sudut pandang dan ilmu pengetahuan harus mampu dibumikan melalui dialog yang berlangsung. Sudah saatnya pendekatan dalam menghadapi persoalan adalah transdisciplinary yaitu dengan sadar sejak awal telah mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami masalah yang kompleks (Syafitri 2013). Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan kemauan pengajar untuk melepaskan ego dirinya untuk mengajak bersama-sama membangkitkan kesadaran peserta didik dan mau membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain atas kesadarannya bahwa ilmu kehutanan tidak mampu berdiri sendiri mengatasi berbagai persoalan yang ada sehingga perlu berbagai kebaruan-kebaruan yang dimunculkan melalui didialektikakan antara pengajar dengan peserta didik.

Perlu dipahami bahwa tidak ada pengetahuan yang absolut sehingga sangat mungkin dilakukan pembaruan terus menerus. Kehidupan ini juga akan terus berlanjut apapun situasi yang terjadi, oleh sebab itu perbaikan melalui pendidikan masih sangat mungkin untuk dilakukan dalam rangka menuju kondisi ideal umat manusia sebagaimana Hegel telah menyatakan bahwa sejarah umat manusia merupakan proses dari sebuah ide yang universal yaitu menuju terbentuknya sebuah masyarakat manusia yang ideal. Oleh karenanya, kehidupan manusia akan jauh lebih baik sepanjang sejarahnya seperti biji mangga yang akan tumbuh menjadi pohon mangga, sebagaimana sesuatu yang ada menjadi tidak ada yang akan ada.

“Kesalahan tidak menjadi kebenaran karena propaganda berulang-ulang, Kebenaran tidak menjadi kesalahan karena tidak ada yang melihatnya.” (Mahatma Gandhi)

“If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail.” (Abraham Maslow)

“If I don’t love the world, if I don’t love life, if I don’t love people, I can’t enter into dialogue.” (Paulo Freire)

Baca dan gugatlah!

Oleh : Mutiono, Geo Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar

Kesalahan Berpikir Tentang Kehutanan

Pembangunan kehutanan versus perkebunan

Pembangunan kehutanan dibandingkan dengan pembangunan komoditas perkebunan menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dan menarik untuk dilihat lebih lanjut (Soedomo 2013). Setidaknya dapat dilihat dari peran/campur tangan pemerintah dalam usaha perkebunan dengan usaha kehutanan menunjukkan implikasi terhadap performa usaha keduanya yang sangat berlawanan. Keterlibatan pemerintah yang kecil dalam usaha perkebunan membuat keterlibatan rakyat kecil dalam usaha tersebut menjadi lebih besar dibandingkan pada usaha kehutanan yang justru sangat kecil keterlibatan masyarakatnya akibat campur tangan pemerintah yang besar. Misalnya dapat dilihat dalam beberapa komoditas seperti karet, kelapa dan kopi, luas perkebunan rakyat justru melampaui luas perkebunan milik negara ataupun swasta besar. Sekitar 80% kebun karet adalah milik rakyat, kelapa dan kopi hampir 100%, kakao telah mencapai 90% dan sawit yang terus berkembang menjadi komoditas primadona yang luas total pembangunannya di Indonesia telah mencapai 8 juta hektar dari swasta besar, kebun rakyat maupun BUMN (Soedomo 2013).

Kondisi sebaliknya justru terjadi di Kehutanan, jumlah perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA atau HPH) yang pada tahun 1992 jumlahnya mencapai 580 unit, namun pada tahun 2013 jumlahnya menurun drastis menjadi 277 unit, tahun 2014 menjadi 273 unit dan tahun 2015 menjadi 269 unit (DEPHUT 2009, KLHK 2016). Perkembangan hutan tanaman juga tidak menunjukkan performa yang membanggakan, sejak dicanangkan tahun 1980an, hingga tahun 2013, IUPHHK-HT atau HTI yang terbangun hanya sekitar 4,3 juta hektar atau secara nasional kemampuan membangunnya rata-rata hanya sekitar 200 ribu hektar pertahun, angka tersebut sangat jauh tertinggal dengan komoditas perkebunan seperti sawit yang telah mencapai luasan sekitar 8 juta hektar (Soedomo 2013). Begitujuga alokasi kawasan hutan yang telah dicanangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 untuk pengusahaan hutan skala kecil sebesar 5,57 juta hektar masih sepi peminat yaitu baru 0,67 juta hektar pada tahun 2011 dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga dicanangkan program perhutanan sosial 12,7 juta hektar untuk masyarakat yang ternyata hingga tahun 2017 baru sekitar 1,5 juta hektar saja yang teralokasikan.

Dari kondisi tersebut, tentu menjadi pertanyaan kritis bagi kita semua. Kenapa masyarakat terlihat enggan berkontribusi terhadap pembangunan hutan? dan Mengapa pembangunan kehutanan terlihat lesu sedangkan pembangunan perkebunan justru bergairah? Dalam konteks ini, perlu juga disampaikan kritik terhadap fenomena berbagai kampanye yang mencoba membenturkan sawit dengan hutan, yang kurang lebih berbunyi “stop pembangunan sawit karena merusak hutan”! Perlu ditinjau lebih mendalam lagi, apakah memang kerusakan hutan berasal dari pembangunan sawit semata atau justru dari faktor lain yang justru bisa jadi dari kehutanan sendiri yang tidak pernah mau memperbaiki diri akibat belenggu doktrin kehutanan ilmiah. Perlu kita ketahui, usaha adalah persoalan preferensi rasional calon pengusaha untuk mengusahakan sesuatu yang dianggap menguntungkan. Apa yang dianggap menguntungkan pasti akan diusahakan, begitupula apa yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan tentu akan ditinggalkan/ tidak diminati untuk diusakan. Lalu mana yang lebih menguntungkan antara bisnis sawit dengan bisnis hutan? Jika sawit lebih menguntungkan, maka tentu orang akan berbondong-bondong menanam sawit bagaimanapun caranya bahkan jika harus dengan membakar hutan yang dianggap tidak menguntungkan itu. Itulah yang terjadi pada kehutanan. Jadi sangat naif apabila meminta usaha bidang lain untuk berhenti dengan menjelek-jelekkannya (penyebab kerusakan) sedangkan usaha bidang sendiri tidak menarik untuk diusahakan. Bukankah menjelek-jelekkan warung tetangga yang lebih laku supaya orang beralih membeli di warung kita yang lebih mahal adalah suatu dosa besar? Maka dari itu, sudah seharusnya kehutanan berbenah memperbaiki diri supaya lebih menguntungkan dan diminati sehingga orang dengan sendirinya mau menanam pohon tanpa dipaksa. Coba bayangkan apabila harga 1 lembar daun 100 ribu rupiah, apakah Anda akan menyia-nyiakan pekarangan Anda untuk tidak ditanami pohon? Jadi biarkanlah orang berkompetisi untuk menentukan pilihan usaha yang terbaik, pemerintah bidang kehutanan dan pendidikan tinggi kehutanan sudah selayaknya bekerja keras untuk membuat usaha kehutanan menjadi lebih efisien dan menarik untuk diusahakan.

 Pembatasan penggunaan produk kehutanan

Sering kita mendengar kampanye mengenai pengurangan penggunaan kertas atau tisu karena dapat merusak hutan? Bagi yang sering, tentu alasannya adalah karena keduanya terbuat dari kayu dan logikanya semakin banyak menggunakan kertas dan tisu atau produk hasil hutan lainnya maka akan semakin banyak pohon yang ditebang, benarkah? Mari kita tinjau lebih mendalam. Semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak penawaran pula artinya semakin banyak demand, maka supply juga akan semakin meningkat. Prinsip tersebut umum digunakan dalam kegiatan jual beli. Logika itulah yang dipakai oleh banyak kalangan bahwa apabila permintaan kertas dan tisu meningkat makan perusahaan akan semakin banyak menebang pohon untuk membuat produk tersebut artinya hutan akan habis. Jika demikian, apakah sampai saat ini kita tidak bisa melihat tanaman sawit karena permintaan minyak sawit tinggi? Atau kita tidak bisa melihat padi karena setiap hari orang membutuhkan nasi? Tentu tidak bukan? Artinya semakin tinggi permintaan terhadap produk hasil hutan maka harga akan meningkat dan justru orang akan berusaha mengusahakan bahan bakunya. Oleh sebab itu, jika permintaan meningkat bukan hanya penebangan yang terjadi tapi penanaman juga akan dilakukan sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan hutan karena bisnisnya menguntungkan. Bagaimana jika sebaliknya dengan dibatasi, apakah akan melestarikan hutan? tentu tidak juga, karena hutan menjadi dianggap tidak penting dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, orang menjadi tidak berminat dalam membangun hutan dan cenderung akan mengganti dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Itulah sebabnya, banyak perusahaan kehutanan yang tutup, pembangunan kehutanan lesu baik swasta besar maupun oleh masyarakat kecil dan banyak berkembang komoditas lain berbasis lahan seperti perkebunan yang jauh lebih menguntungkan karena permintaan dari produk hasil perkebunan tergolong tinggi. Jadi dari mana kerusakan hutan itu berasal? Ya, dari awal kita mulai berpikir!

Pengusaha versus pemerintah

Kerusakan hutan, sering dialamatkan pada pengusaha yang dianggap curang dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sedangkan pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang paling peduli dan tahu bagaimana hutan harus diurus dengan berbagai sosialisasi, aturan/ kebijakan beserta sanksi-sanksinya. Apakah memang demikian? Mari kita tinjau. Apakah pernah kita akan melakukan usaha untuk rugi? Apakah ada orang yang memulai usaha namun menginginkan usahanya tidak berkelanjutan? Jika ada, silakan ditunjukkan. Sekelas penjual pulsa atau penjual gorengan juga pasti akan mengharapkan usahanya untung dan dapat terus berkembang atau maju. Begitupula orang yang memutuskan untuk menginvestasikan uangnya untuk usaha dibidang kehutanan, apakah ada yang menginginkan rugi atau usahanya segera mati? Tidak ada satupun. Maka dari itu stop untuk menyalahkan pengusaha. Pengusaha hanya melakukan cara bagaimana supaya usahanya tetap untung dan tidak rugi. Pertanyaannya kemudian, kenapa pengusaha merusak hutan? Jawabannya tentu karena mereka mendapatkan untungnya dari merusak hutan. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena itulah cara paling rasional yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan untung. Justru pertanyaanya adalah, kenapa mereka sampai melakukan perusakan untuk mendapatkan untung? Apabila cara untuk mendapatkan untung dengan tidak merusak hutan, maka mereka juga tidak akan merusak hutan untuk mendapatkan untung tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah mampu menciptakan kondisi supaya pengusaha mendapatkan untung tanpa merusak hutan dibandingkan dengan merusak hutan? Pengusaha justru lebih senang apabila mereka mendapatkan untung dengan tidak merusak dan tidak merugikan orang lain/negara karena itu lebih beresiko. Oleh sebab itu, justru pemerintahlah yang perlu berbenah dan berpikir ulang bagaimana supaya perilaku pengusaha untuk mendapat untung itu tidak dengan cara merusak hutan!

Oleh : Mutiono, Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar

Doktrin Kehutanan Ilmiah

 Sejarah Kehutanan Indonesia

Berbicara sejarah kehutanan, maka dapat kita lihat juga dari periode waktu yang telah dilalui oleh sejarah bangsa Indonesia. Setidaknya mengenai sejarah kehutanan Indonesia dapat dirangkum dari beberapa buku yang telah ditulis oleh Ngadiono (2004), Santoso (2004), Peluso (2006) dan Soedomo (2013) yang masing-masing telah mencoba mengungkapkan bagaimana perkembangan kehutanan dari masa ke masa di bumi nusantara ini. Pertama dapat kita lihat sejarah kehutanan pada era kerajaan sekitar abad ke delapan hingga enambelas (1650an). Pada era ini, hutan di Nusantara nampak telah dimanfaatkan oleh kerajaan dan masyarakat terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan sebagaimana dapat kita saksikan berbagai peninggalan sejarah seperti keraton, masjid, dan berbagai bangunan lainnya termasuk rumah tradisional masyarakat yang umumnya dikonstruksi dengan kayu terutama kayu jati, namun selebihnya belum ada informasi maupun catatan yang akurat pada era tersebut terkait bagaimana hutan saat itu dikelola.

Hutan di Nusantara baru mulai di ekspoitasi dan menunjukkan adanya tindakan pengelolaan semenjak masuknya era penjajahan Belanda yang diawali oleh kongsi dagang Belanda yaitu Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang datang ke Nusantara. Era inilah yang disebut sebagai era paling konvensional dalam pengelolaan hutan karena hanya fokus pada penebangan kayu saja atau biasa disebut dengan era penambangan kayu. Model ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan hanya fokus pada penebangan kayu untuk pemenuhan kebutuhan dagang VOC terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan dan kapal. Sudah tentu pada masa ini hutan mulai menunjukkan kerusakan parah.

Bukan dengan mudah VOC bisa masuk dan mengekspoitasi hutan di Nusantara. Berbagai hal telah dilakukan agar mereka dapat melakukan ekspoitasi sumberdaya hutan yang umumnya dikuasai oleh kerajaan yang memerintah saat itu. Pada abad 17, Jawa dipenuhi oleh hutan Jati. VOC datang dengan mempengaruhi dan mendekati pemimpin kerajaan yang berkuasa saat itu seperti sultan Mataram dan Cirebon yang berkuasa di Jawa pada saat itu untuk membuka kantor perdangan dan industri dengan secara rutin memberikan hadiah kepada para sultan. Dari situlah VOC kemudian mendapat izin untuk dapat mengekspoitasi hutan yang berada dibawah otoritas kerajaan dan mendapatkan pekerja dengan harga murah. Pada tahun 1705, VOC menggunakan cara yang lebih terbuka yaitu dengan menaklukan Kesultanan Mataram sehingga VOC berhasil memonopoli dagang dan menambang kayu di wilayah kekuasaan Mataram hingga pada akhir abad 18. Pada saat itulah hutan jati di Jawa mulai mengalami kerusakan parah.

Karena tata kelola perusahaan yang kurang baik dan berkembangnya korupsi di tubuh VOC, pada tahun 1796 VOC mengalami kebangkrutan. Setelah VOC bangkrut, 12 tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih otoritas kekuasaan terhadap wilayah yang dikuasai VOC dengan menugaskan Marskal Daendles untuk berkuasa di tanah Jawa. Secara garis besar ada 4 kebijakan Daendles di bidang kehutanan, pertama, menyatakan hutan adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan negara. Kedua, membentuk lembaga yang secara khusus menangani kehutanan. Ketiga, penyelenggaraan kehutanan didasari rotasi penebangan dan penanaman. Keempat, masyarakat dilarang mengambil kayu dari hutan. Model kehutanan yang diterapkan Daendles ini menjadi cikal bakal penyelenggaraan kehutanan terpusat dan berbasis negara. Disini juga dimulai era perkebunan kayu. Daendles yang tidak berkuasa lama (1808-1811) digantikan oleh Raffles dari Inggris. Sasaran kebijakan Raffles adalah merombak kebijakan Daendles yang dianggap tidak efisien bekerja dengan sistem birokrasi terpusat. Raffles menerapkan sistem desentralisasi dengan mengembalikan seperti yang dilakukan VOC. Pada era inilah dikenal sistem land rente (pajak tanah). Kekuasan Raffles tidak berumur panjang yaitu hanya berkisar 6 tahun, dan Belanda kembali menggantikannya.

Pada abad ke 19, kegelisahan Gubernur Rochuesen (1845-1851) akibat hutan Jawa terus mengalami kerusakan parah padahal berbagai cara telah dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Belanda di Nusantara untuk mengatur dan pengelolaan hutan supaya dapat terus memasok kebutuhan mereka, maka Gubernur Rochuesen meminta pemerintah Belanda pusat untuk mengirimkan ahli kehutanan ke Jawa. Dikabulkanlah permintaan tersebut, kemudian didatangkanlah 3 ahli kehutanan dari jerman dan 4 ahli dari Belanda yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan di Jerman untuk membangun sistim kehutanan di Jawa. Tahun 1865 muncullah rumusan Undang-Undang Kehutanan Jawa dan Madura yang telah mengubah wajah hutan jawa dengan berbagai metode baru seperti perencanaan, penanaman, penjarangan, hingga pengklasifikasian hutan. Undang-Undang ini juga diperkuat dengan penutupan akses publik terhadap tanah-tanah tanpa pembuktian melalui peraturan domain tahun 1870. Dalam pelaksanaannya, organisasi pemerintah yang menangani kehutanan saat itu disebut sebagai Boswezen (jawatan kehutanan).

Memasuki tahun 1942, Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Jepang yang kemudian membawa pengelolaan hutan memasuki era pemerintahan Jepang. Jepang tidak banyak menggantikan konsep Belanda dalam mengelola hutan. Pada pemerintahan Jepang, Boswezen diubah nama menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo. Karena saat itu Jepang sedang menghadapi peperangan Asia Timur Raya, maka sumberdaya hutan di Indonesia lebih banyak difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan perang oleh Pemerintah Jepang seperti membuat pagar, pembuata parit, benteng, jembatan, bangunan, kapal dan lain-lain hingga jumlah penebangan hutan saat itu tercatat melebihi jumlah yang diperbolehkan dan mengakibatkan kerusakan parah.

Kekuasaan Jepang di Indonesia tidak terlalu lama karena pada tahun 1945 terjadi peristiwa pengeboman kota Hirosima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu sehingga membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan para pendiri bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berpindahnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan selanjutnya ke Indonesia bukan berarti pengelolaan hutan di Indonesia berakhir dengan kondisi ideal. Kekurangsiapan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehutanan, membuat berbagai konsep pengelolaan hutan masih mengadopsi konsep yang telah dibuat oleh Belanda dan Jepang. Walaupun telah mengadopsi kehutanan ilmiah yang dianggap bebas nilai (bebas kepentingan), namun sebagai konsep warisan penjajah, hal tersebut kental dengan berbagai bentuk penindasan dan tidak menghargai keberadaan masyarakat yang telah hidup dan menyatu dengan hutan melalui berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang meliputinya. Bahkan Soedomo (2013) menyebutkan konsep kehutanan ilmiah yang berkembang hingga saat ini adalah konsep yang anti sosial.

Sebenarnya, pada awal kemerdekaan telah terjadi perdebatan antara rimbawan konservatif dengan rimbawan progresif yang memperdebatkan konsep seperti apa yang akan digunakan untuk mengelola hutan di Indonesia. Rimbawan konservatif lebih menekankan pada penyelenggaraan kehutanan harus tetap berbasis negara dan terpusat sebagaimana yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan mengutamakan hutan beserta sifat alaminya (forest first paradigm), sementara di kubu rimbawan progresif lebih pada pemikiran kiri yang lebih menekankan kepada konsep populis, kondisi sosial ekonomi, politik serta budaya dan berorientasi kebawah (masyarakat proletariat) seperti halnya mementingkan redistribusi lahan dibanding konservasi dan industrialisasi (forest second paradigm). Namun, pada perdebatan tersebut, karena rimbawan konservatif lebih didukung dengan argumentasi ilmiah yang berhubungan langsung dengan hutan dibanding argumen rimbawan progresif yang lebih banyak bicara konsep yang lebih makro yaitu tentang masyarakat, kesetaraan dan keadilan dibandingkan berbicara tentang hutan, membuat pemikiran rimbawan konservatif lebih diterima untuk mengembangkan kehutanan di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai bentuk pengelolaan hutan di Indonesia mulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan beserta berbagai peraturan pengganti dan lanjutannya, konsep pengusahaan hutan hingga berbagai materi pendidikan kehutanan di Indonesia berbasis pada konsep kehutanan ilmiah.

Tidak hayal kemudian dalam praktiknya, banyak penyelenggaraan kehutanan yang ditentang oleh masyarakat karena jiwa pengelolaan hutan yang lekat dengan anti sosial dan berwajah kolonial. Hal tersebut membuat adanya aksi di berbagai tempat oleh berbagai organisasi rakyat seperti SARBUKI (Serikat Buruh Kehutanan Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia) dan berbagai organisasi lainnya serta munculnya berbagai konflik antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat di berbagai daerah yang berdampak pada kerusakan hutan di Indonesia. Atas kondisi tersebut, masing-masing pihak memiliki sudut pada tersendiri dalam melihat fenomena kerusakan hutan di berbagai tempat. Rimbawan konservatif lebih cenderung melihat kerusakan hutan akibat persoalan teknis dan masyarakat yang susah diatur serta tidak peduli dengan lingkungannya, sedangkan rimbawan progresif lebih melihat kerusakan hutan akibat salahnya cara pandang dan kebijakan yang tidak memperhatikan unsur manusianya. Hal tersebutlah kemudian yang memunculkan kritik terhadap penyelenggaraan kehutanan di Indonesia sebagaimana disebutkan bahwa kerusakan sumberdaya hutan bukan hanya berasal dari kejahatan saja melainkan juga berasal dari ilmu pengetahuan.

Gambaran Doktrin Kehutanan Ilmiah

Secara umum, kehutanan ilmiah (scientific forestry) merupakan pemahaman yang dikembangkan di Jerman pada abad 18 yang kemudian menyebar di Perancis, Inggris lalu Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, hutan yang dihadapi Jerman adalah hutan alam yang akan difokuskan untuk pemenuhan fiskal negara dan industri seperti pajak dan pendapatan lainnya dari hutan. Oleh sebab itu hutan dikonsepkan secara geometris dan kaku yang terlepas dari keberadaan manusia dan aktivitas sosial masyarakat untuk dibuat petak-petak dan blok-blok sehingga dapat diatur sedemikian rupa yang dapat diprediksi secara stabil untuk mendapatkan pajak serta berbagai penerimaan. Atas dasar cara pandang tersebut, Gluck (1987) mengelompokkan setidaknya ada 4 doktrin dalam kehutanan ilmiah ini. Berikut ini penjelasan ringkas mengenai keempat doktrin tersebut (Kartodihardjo 2013, Soedomo 2012, Soedomo 2013):

Pertama, doktrin timber primacy yaitu doktrin yang menyatakan bahwa hasil utama hutan adalah kayu, barang dan jasa lainnya adalah sampingan. Doktrin ini telah membuat pengelolaan hutan berorientasi hanya kepada kayu, kurang memberikan apresiasi dan opsi terhadap ragam pengelolaan hasil hutan lainnya yang kemudian hanya digabungkan dengan sebutan hasil hutan bukan kayu. Kondisi tersebut membuat berbagai ragam tujuan pengelolaan hutan beserta segala pelakunya kurang terapresiasi.

Kedua, doktrin sustained yield yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan adalah penting bagi kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga untuk kepentingan bersama. Konsep ini mempengaruhi cara pandang masyarakat diberbagai belahan dunia seperti munculnya jargon-jargon untuk melestarikan hutan. Doktrin ini telah mengaburkan antara hutan yang mempunyai fungsi publik dengan hutan milik perorangan atau kelompok yang orientasinya adalah fungsi private dengan keputusan pemanfaatannya adalah tergantung pada pilihan individu atau kelompok yang bersangkutan. Hal tersebut membuat pelestarian hutan cenderung menjadi memaksa seluruh unsur pemilik hutan dengan berbagai regulasi. Pada kondisi tertentu dengan pendekatan tersebut, tidak sedikit yang akhirnya pemilik hutan mengonversi hutannya menjadi bukan hutan.

Ketiga, doktrin long term yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan memiliki periode rotasi dan pertumbuhan yang panjang atau lama. Hal tersebut memaksa penganut pendekatan ini menjadi memikirkan kensekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Akibatnya pendekatan kehutanan menjadi cenderung kaku (tidak dinamis, minim inisiatif), kurang menerima kepentingan sosial dan lebih banyak memberikan kontrol dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan dengan ototitas negara yang kuat. Hal inilah kemudian yang membuat kehutanan cenderung disebut sebagai entitas yang anti sosial dan komplek/rumit. Bahkan tercatat, dalam menjalankan usaha IUPHHK, perusahaan kehutanan dalam setahun akan didatangi kurang lebih 100-120 kali kunjungan oleh pemerintah pusat/ daerah dalam hal menjalankan fungsi pengawasan mulai dari persiapan usaha hingga pemanenan yang keseluruhannya telah diatur caranya dalam berbagai peraturan kehutanan (Kartodihardjo 2008).

Keempat, doktrin absolute standart yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan adalah fokus utama dari pengetahuan ilmiah yang memiliki hukum-hukum alam tertentu yang dapat dikonsepkan secara baku. Cara pandang inilah yang membuat rimbawan cenderung mengkapitalisasi pengetahuan, cenderung beranggapan lebih tahu tentang hutan dan lebih berkepentingan terhadap hutan karena pengetahuan yang dimilikinya. Hutan cenderung dijadikan subyek dan masyarakat cenderung dijadikan obyek dalam pengelolaan hutan. Kepentingan terhadap hutan dan fungsi hutan dianggap lebih utama sehingga berbagai kebijakan kehutanan justru lebih cenderung direduksi menjadi pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis seperti halnya teknik silvikultur (budidaya hutan) yang harus ditetapkan secara hukum.

Dalam praktiknya, keempat doktrin tersebut setidaknya tercermin pada 3 kondisi umum, yaitu perilaku command and control, bias kepada skala besar, dan anti sosial (Soedomo 2012). Masuknya doktrin ke dunia akademik tentunya perlu dikritisi karena melalui dunia akademiklah suatu kebenaran atau kesalahan dapat terpeliharan dan tersebar. Oleh sebab itu peran pendidikan kehutanan sangat penting dalam mendorong peserta didik menjadi kritis dan sadar terhadap realitas sosial sehingga ilmu pengetahuan mampu teraktualisasikan dalam konteks kehidupan sosial yang dapat menjawab berbagai persoalan lingkungan dan kemanusiaan, bukan menjadikan peserta didik yang justru anti sosial, tidak memiliki daya gugat dan jiwanya mati dalam menghadapi berbagai realitas sosial dan persoalan kemanusiaan di sekitarnya. Atas kondisi tersebut, Soedomo (2005) memberikan sindiran yang nampaknya serius, bahwa semakin banyak sarjana kehutanan, justru hutan semakin rusak, hal tersebut nampaknya didukung oleh masih banyaknya kesalahan berfikir dalam berbagai praktek pengelolaan hutan di Indonesia yang diawali dengan doktrin kehutanan ilmiah yang masih berkembang pesat di dunia pendidikan kehutanan tanpa adanya suatu gugatan yang berarti, sebagaimana Mahatma Gandhi telah memperingatkan kita bahwa “kesalahan tidak menjadi kebenaran karena propaganda yang berulang-ulang dan kebenaran tidak menjadi kesalahan karena tidak ada yang melihatnya”.

Oleh : Mutiono, Geo Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar