iklan

Pertanian di Desaku “Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri”

Kondisi Umum

Kondisi Pertanian di desa palem kecamatan pare kabupaten kediri memiliki tanah subur bekas letusan Gunung Kelud  dan mempunyai ketinggian 125 mdpl. Lahan ini cocok untuk ditanami tanaman jagung, padi, bawang merah, cabai, terong dan lain-lain.  Suhu udara 23̊ C – 31̊ C sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanaman dan peternakan. Penduduk di desa desa palem banyak bekerja sebagai petani, namun ada pula yang menjadi peternak seperti peternak sapi, peternak ayam dan budidaya lele.

kegiatan pertanian ditunjang dengan adanya irigasi sebagai sumber pengairan, namun pada saat musim kemarau terjadi saluran irigasi tidak berjalan dengan baik sehingga petani susah mencari air karena kekeringan. Masalah pengairan tersebut biasanya masyarakat menggunakan bantuan pompa  air untuk mengairi sawahnya. Akan tetapi harga pompa air cukup mahal yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-

Komoditas

Salah satu komoditas paling terkenal di Pare yaitu jagung, dengan seluas lahan 1 Ha bisa menghasilkan 7-10 ton. Biasanya hasil panen ini dijual oleh petani kepada pengepul, penjual pakan ternak, dan ke pabrik marning. Jagung biasanya dijual ke pengepul dengan harga sebesar Rp 3.000 – 6.000/ Kg. Selain jagung, Padi merupakan komoditas kedua setelah jagung, sebagian besar petani menanam padi untuk dijual kepada pengepul dengan harga berkisar Rp 4.500/Kg. Selain dibidang pertanian, masyarakat di desa palem banyak juga yang menjadi peternak. Peternak paling sedikit memiliki 3-4 ekor sapi yang dirawat sendiri oleh pemiliknya. Namun adapula peternak yang meiliki 20 ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain atau sistem bagi hasil dengan. Sapinya dijual kepada blantik dengan harga sesuai dengan kondisi sapi tersebut, ada yang besar adapula yang kecil, masing – masing memiliki harga yang berbeda.

Masalah pertanian

Jagung sebagai komoditas unggulan di kecamatan pare dihadapkan dengan masalah hama yang dapat mempengaruhi produksi. Hama yang menyerang tanaman jagung adalah wereng jagung dan bulai. Jagung yang terserang hama wereng mempunyai gejala seperti terdapat bercak garis bewarna kuning panjang sampai dengan pelepah daun pada tanaman jagung sehingga dapat menghambat pertumbuhan jagung. Hama wereng dapat ditangulangi dengan cara menyemprotkan pestisida pada bawah daun atau dimana tempat hama wereng jagung bersarang. Sedangkan gejala pada bulai sudah mulai terserang pada umur 0 – 3 minggu dengan fase daun tanaman jagung menguning, meruncing dan kaku, pada umur 3- 5 minggu. Gejala yang ditimbulkan akibat serangan bulai adalah daun tanaman jagung yang baru membuka menguning, pertumbuhan lambat, tongkol hanya berbiji sedikit, dan bentuk tongkol pada tanaman jagung tidak berbentuk normal. pada umur lebih 5 minggu  tanaman jagung memasuki fase klorosis, dimana tanaman tidak membahayakan namun mengurangi sekitar 30% produksi. Masyarakat di desa palem biasanya menanggulangi bulai dengan cara mencabut tanaman jagung yang terkena bulai lalu di bakar, namun ada juga yang di jadikan sebagai pakan ternak sapi.

Tanaman padi juga mempunyai hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Adapun serangan pada padi busuk leher malai atau blas leher dengan gejala bercak berbentuk belah ketupat sehingga dapat menyebabkan tangkai pada tanaman membusuk dan patah, serangan pada padi busuk leher malai dapat di cegah dengan penyemprotan pestisida pada waktu umur 8 minggu atau sebelum tumbuh malai pada tanaman padi, setelah tumbuh malai pestisida di semprot kembali. Selain blas leher juga terdapat wereng padi, wereng padi ditandai dengan gejala daun dan tangkai pada tanaman padi tetap bewarna hijau, namun di kelilingi ratusan nimpa dan wereng dewasa, tahap selanjutnya tanaman mengering yang masih membentuk bercak – bercak yang semakin lama menyatu dan berubah menjadi warna coklat. Adapun cara penanggulannya dengan cara penyemprotan pestisida pada hama wereng yang menyerang tanaman padi.

Oleh : Bara Fakhruddin

Kesalahan Berpikir Tentang Kehutanan

Pembangunan kehutanan versus perkebunan

Pembangunan kehutanan dibandingkan dengan pembangunan komoditas perkebunan menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dan menarik untuk dilihat lebih lanjut (Soedomo 2013). Setidaknya dapat dilihat dari peran/campur tangan pemerintah dalam usaha perkebunan dengan usaha kehutanan menunjukkan implikasi terhadap performa usaha keduanya yang sangat berlawanan. Keterlibatan pemerintah yang kecil dalam usaha perkebunan membuat keterlibatan rakyat kecil dalam usaha tersebut menjadi lebih besar dibandingkan pada usaha kehutanan yang justru sangat kecil keterlibatan masyarakatnya akibat campur tangan pemerintah yang besar. Misalnya dapat dilihat dalam beberapa komoditas seperti karet, kelapa dan kopi, luas perkebunan rakyat justru melampaui luas perkebunan milik negara ataupun swasta besar. Sekitar 80% kebun karet adalah milik rakyat, kelapa dan kopi hampir 100%, kakao telah mencapai 90% dan sawit yang terus berkembang menjadi komoditas primadona yang luas total pembangunannya di Indonesia telah mencapai 8 juta hektar dari swasta besar, kebun rakyat maupun BUMN (Soedomo 2013).

Kondisi sebaliknya justru terjadi di Kehutanan, jumlah perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA atau HPH) yang pada tahun 1992 jumlahnya mencapai 580 unit, namun pada tahun 2013 jumlahnya menurun drastis menjadi 277 unit, tahun 2014 menjadi 273 unit dan tahun 2015 menjadi 269 unit (DEPHUT 2009, KLHK 2016). Perkembangan hutan tanaman juga tidak menunjukkan performa yang membanggakan, sejak dicanangkan tahun 1980an, hingga tahun 2013, IUPHHK-HT atau HTI yang terbangun hanya sekitar 4,3 juta hektar atau secara nasional kemampuan membangunnya rata-rata hanya sekitar 200 ribu hektar pertahun, angka tersebut sangat jauh tertinggal dengan komoditas perkebunan seperti sawit yang telah mencapai luasan sekitar 8 juta hektar (Soedomo 2013). Begitujuga alokasi kawasan hutan yang telah dicanangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 untuk pengusahaan hutan skala kecil sebesar 5,57 juta hektar masih sepi peminat yaitu baru 0,67 juta hektar pada tahun 2011 dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga dicanangkan program perhutanan sosial 12,7 juta hektar untuk masyarakat yang ternyata hingga tahun 2017 baru sekitar 1,5 juta hektar saja yang teralokasikan.

Dari kondisi tersebut, tentu menjadi pertanyaan kritis bagi kita semua. Kenapa masyarakat terlihat enggan berkontribusi terhadap pembangunan hutan? dan Mengapa pembangunan kehutanan terlihat lesu sedangkan pembangunan perkebunan justru bergairah? Dalam konteks ini, perlu juga disampaikan kritik terhadap fenomena berbagai kampanye yang mencoba membenturkan sawit dengan hutan, yang kurang lebih berbunyi “stop pembangunan sawit karena merusak hutan”! Perlu ditinjau lebih mendalam lagi, apakah memang kerusakan hutan berasal dari pembangunan sawit semata atau justru dari faktor lain yang justru bisa jadi dari kehutanan sendiri yang tidak pernah mau memperbaiki diri akibat belenggu doktrin kehutanan ilmiah. Perlu kita ketahui, usaha adalah persoalan preferensi rasional calon pengusaha untuk mengusahakan sesuatu yang dianggap menguntungkan. Apa yang dianggap menguntungkan pasti akan diusahakan, begitupula apa yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan tentu akan ditinggalkan/ tidak diminati untuk diusakan. Lalu mana yang lebih menguntungkan antara bisnis sawit dengan bisnis hutan? Jika sawit lebih menguntungkan, maka tentu orang akan berbondong-bondong menanam sawit bagaimanapun caranya bahkan jika harus dengan membakar hutan yang dianggap tidak menguntungkan itu. Itulah yang terjadi pada kehutanan. Jadi sangat naif apabila meminta usaha bidang lain untuk berhenti dengan menjelek-jelekkannya (penyebab kerusakan) sedangkan usaha bidang sendiri tidak menarik untuk diusahakan. Bukankah menjelek-jelekkan warung tetangga yang lebih laku supaya orang beralih membeli di warung kita yang lebih mahal adalah suatu dosa besar? Maka dari itu, sudah seharusnya kehutanan berbenah memperbaiki diri supaya lebih menguntungkan dan diminati sehingga orang dengan sendirinya mau menanam pohon tanpa dipaksa. Coba bayangkan apabila harga 1 lembar daun 100 ribu rupiah, apakah Anda akan menyia-nyiakan pekarangan Anda untuk tidak ditanami pohon? Jadi biarkanlah orang berkompetisi untuk menentukan pilihan usaha yang terbaik, pemerintah bidang kehutanan dan pendidikan tinggi kehutanan sudah selayaknya bekerja keras untuk membuat usaha kehutanan menjadi lebih efisien dan menarik untuk diusahakan.

 Pembatasan penggunaan produk kehutanan

Sering kita mendengar kampanye mengenai pengurangan penggunaan kertas atau tisu karena dapat merusak hutan? Bagi yang sering, tentu alasannya adalah karena keduanya terbuat dari kayu dan logikanya semakin banyak menggunakan kertas dan tisu atau produk hasil hutan lainnya maka akan semakin banyak pohon yang ditebang, benarkah? Mari kita tinjau lebih mendalam. Semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak penawaran pula artinya semakin banyak demand, maka supply juga akan semakin meningkat. Prinsip tersebut umum digunakan dalam kegiatan jual beli. Logika itulah yang dipakai oleh banyak kalangan bahwa apabila permintaan kertas dan tisu meningkat makan perusahaan akan semakin banyak menebang pohon untuk membuat produk tersebut artinya hutan akan habis. Jika demikian, apakah sampai saat ini kita tidak bisa melihat tanaman sawit karena permintaan minyak sawit tinggi? Atau kita tidak bisa melihat padi karena setiap hari orang membutuhkan nasi? Tentu tidak bukan? Artinya semakin tinggi permintaan terhadap produk hasil hutan maka harga akan meningkat dan justru orang akan berusaha mengusahakan bahan bakunya. Oleh sebab itu, jika permintaan meningkat bukan hanya penebangan yang terjadi tapi penanaman juga akan dilakukan sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan hutan karena bisnisnya menguntungkan. Bagaimana jika sebaliknya dengan dibatasi, apakah akan melestarikan hutan? tentu tidak juga, karena hutan menjadi dianggap tidak penting dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, orang menjadi tidak berminat dalam membangun hutan dan cenderung akan mengganti dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Itulah sebabnya, banyak perusahaan kehutanan yang tutup, pembangunan kehutanan lesu baik swasta besar maupun oleh masyarakat kecil dan banyak berkembang komoditas lain berbasis lahan seperti perkebunan yang jauh lebih menguntungkan karena permintaan dari produk hasil perkebunan tergolong tinggi. Jadi dari mana kerusakan hutan itu berasal? Ya, dari awal kita mulai berpikir!

Pengusaha versus pemerintah

Kerusakan hutan, sering dialamatkan pada pengusaha yang dianggap curang dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sedangkan pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang paling peduli dan tahu bagaimana hutan harus diurus dengan berbagai sosialisasi, aturan/ kebijakan beserta sanksi-sanksinya. Apakah memang demikian? Mari kita tinjau. Apakah pernah kita akan melakukan usaha untuk rugi? Apakah ada orang yang memulai usaha namun menginginkan usahanya tidak berkelanjutan? Jika ada, silakan ditunjukkan. Sekelas penjual pulsa atau penjual gorengan juga pasti akan mengharapkan usahanya untung dan dapat terus berkembang atau maju. Begitupula orang yang memutuskan untuk menginvestasikan uangnya untuk usaha dibidang kehutanan, apakah ada yang menginginkan rugi atau usahanya segera mati? Tidak ada satupun. Maka dari itu stop untuk menyalahkan pengusaha. Pengusaha hanya melakukan cara bagaimana supaya usahanya tetap untung dan tidak rugi. Pertanyaannya kemudian, kenapa pengusaha merusak hutan? Jawabannya tentu karena mereka mendapatkan untungnya dari merusak hutan. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena itulah cara paling rasional yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan untung. Justru pertanyaanya adalah, kenapa mereka sampai melakukan perusakan untuk mendapatkan untung? Apabila cara untuk mendapatkan untung dengan tidak merusak hutan, maka mereka juga tidak akan merusak hutan untuk mendapatkan untung tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah mampu menciptakan kondisi supaya pengusaha mendapatkan untung tanpa merusak hutan dibandingkan dengan merusak hutan? Pengusaha justru lebih senang apabila mereka mendapatkan untung dengan tidak merusak dan tidak merugikan orang lain/negara karena itu lebih beresiko. Oleh sebab itu, justru pemerintahlah yang perlu berbenah dan berpikir ulang bagaimana supaya perilaku pengusaha untuk mendapat untung itu tidak dengan cara merusak hutan!

Oleh : Mutiono, Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar

Doktrin Kehutanan Ilmiah

 Sejarah Kehutanan Indonesia

Berbicara sejarah kehutanan, maka dapat kita lihat juga dari periode waktu yang telah dilalui oleh sejarah bangsa Indonesia. Setidaknya mengenai sejarah kehutanan Indonesia dapat dirangkum dari beberapa buku yang telah ditulis oleh Ngadiono (2004), Santoso (2004), Peluso (2006) dan Soedomo (2013) yang masing-masing telah mencoba mengungkapkan bagaimana perkembangan kehutanan dari masa ke masa di bumi nusantara ini. Pertama dapat kita lihat sejarah kehutanan pada era kerajaan sekitar abad ke delapan hingga enambelas (1650an). Pada era ini, hutan di Nusantara nampak telah dimanfaatkan oleh kerajaan dan masyarakat terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan sebagaimana dapat kita saksikan berbagai peninggalan sejarah seperti keraton, masjid, dan berbagai bangunan lainnya termasuk rumah tradisional masyarakat yang umumnya dikonstruksi dengan kayu terutama kayu jati, namun selebihnya belum ada informasi maupun catatan yang akurat pada era tersebut terkait bagaimana hutan saat itu dikelola.

Hutan di Nusantara baru mulai di ekspoitasi dan menunjukkan adanya tindakan pengelolaan semenjak masuknya era penjajahan Belanda yang diawali oleh kongsi dagang Belanda yaitu Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang datang ke Nusantara. Era inilah yang disebut sebagai era paling konvensional dalam pengelolaan hutan karena hanya fokus pada penebangan kayu saja atau biasa disebut dengan era penambangan kayu. Model ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan hanya fokus pada penebangan kayu untuk pemenuhan kebutuhan dagang VOC terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan dan kapal. Sudah tentu pada masa ini hutan mulai menunjukkan kerusakan parah.

Bukan dengan mudah VOC bisa masuk dan mengekspoitasi hutan di Nusantara. Berbagai hal telah dilakukan agar mereka dapat melakukan ekspoitasi sumberdaya hutan yang umumnya dikuasai oleh kerajaan yang memerintah saat itu. Pada abad 17, Jawa dipenuhi oleh hutan Jati. VOC datang dengan mempengaruhi dan mendekati pemimpin kerajaan yang berkuasa saat itu seperti sultan Mataram dan Cirebon yang berkuasa di Jawa pada saat itu untuk membuka kantor perdangan dan industri dengan secara rutin memberikan hadiah kepada para sultan. Dari situlah VOC kemudian mendapat izin untuk dapat mengekspoitasi hutan yang berada dibawah otoritas kerajaan dan mendapatkan pekerja dengan harga murah. Pada tahun 1705, VOC menggunakan cara yang lebih terbuka yaitu dengan menaklukan Kesultanan Mataram sehingga VOC berhasil memonopoli dagang dan menambang kayu di wilayah kekuasaan Mataram hingga pada akhir abad 18. Pada saat itulah hutan jati di Jawa mulai mengalami kerusakan parah.

Karena tata kelola perusahaan yang kurang baik dan berkembangnya korupsi di tubuh VOC, pada tahun 1796 VOC mengalami kebangkrutan. Setelah VOC bangkrut, 12 tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih otoritas kekuasaan terhadap wilayah yang dikuasai VOC dengan menugaskan Marskal Daendles untuk berkuasa di tanah Jawa. Secara garis besar ada 4 kebijakan Daendles di bidang kehutanan, pertama, menyatakan hutan adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan negara. Kedua, membentuk lembaga yang secara khusus menangani kehutanan. Ketiga, penyelenggaraan kehutanan didasari rotasi penebangan dan penanaman. Keempat, masyarakat dilarang mengambil kayu dari hutan. Model kehutanan yang diterapkan Daendles ini menjadi cikal bakal penyelenggaraan kehutanan terpusat dan berbasis negara. Disini juga dimulai era perkebunan kayu. Daendles yang tidak berkuasa lama (1808-1811) digantikan oleh Raffles dari Inggris. Sasaran kebijakan Raffles adalah merombak kebijakan Daendles yang dianggap tidak efisien bekerja dengan sistem birokrasi terpusat. Raffles menerapkan sistem desentralisasi dengan mengembalikan seperti yang dilakukan VOC. Pada era inilah dikenal sistem land rente (pajak tanah). Kekuasan Raffles tidak berumur panjang yaitu hanya berkisar 6 tahun, dan Belanda kembali menggantikannya.

Pada abad ke 19, kegelisahan Gubernur Rochuesen (1845-1851) akibat hutan Jawa terus mengalami kerusakan parah padahal berbagai cara telah dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Belanda di Nusantara untuk mengatur dan pengelolaan hutan supaya dapat terus memasok kebutuhan mereka, maka Gubernur Rochuesen meminta pemerintah Belanda pusat untuk mengirimkan ahli kehutanan ke Jawa. Dikabulkanlah permintaan tersebut, kemudian didatangkanlah 3 ahli kehutanan dari jerman dan 4 ahli dari Belanda yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan di Jerman untuk membangun sistim kehutanan di Jawa. Tahun 1865 muncullah rumusan Undang-Undang Kehutanan Jawa dan Madura yang telah mengubah wajah hutan jawa dengan berbagai metode baru seperti perencanaan, penanaman, penjarangan, hingga pengklasifikasian hutan. Undang-Undang ini juga diperkuat dengan penutupan akses publik terhadap tanah-tanah tanpa pembuktian melalui peraturan domain tahun 1870. Dalam pelaksanaannya, organisasi pemerintah yang menangani kehutanan saat itu disebut sebagai Boswezen (jawatan kehutanan).

Memasuki tahun 1942, Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Jepang yang kemudian membawa pengelolaan hutan memasuki era pemerintahan Jepang. Jepang tidak banyak menggantikan konsep Belanda dalam mengelola hutan. Pada pemerintahan Jepang, Boswezen diubah nama menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo. Karena saat itu Jepang sedang menghadapi peperangan Asia Timur Raya, maka sumberdaya hutan di Indonesia lebih banyak difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan perang oleh Pemerintah Jepang seperti membuat pagar, pembuata parit, benteng, jembatan, bangunan, kapal dan lain-lain hingga jumlah penebangan hutan saat itu tercatat melebihi jumlah yang diperbolehkan dan mengakibatkan kerusakan parah.

Kekuasaan Jepang di Indonesia tidak terlalu lama karena pada tahun 1945 terjadi peristiwa pengeboman kota Hirosima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu sehingga membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan para pendiri bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berpindahnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan selanjutnya ke Indonesia bukan berarti pengelolaan hutan di Indonesia berakhir dengan kondisi ideal. Kekurangsiapan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehutanan, membuat berbagai konsep pengelolaan hutan masih mengadopsi konsep yang telah dibuat oleh Belanda dan Jepang. Walaupun telah mengadopsi kehutanan ilmiah yang dianggap bebas nilai (bebas kepentingan), namun sebagai konsep warisan penjajah, hal tersebut kental dengan berbagai bentuk penindasan dan tidak menghargai keberadaan masyarakat yang telah hidup dan menyatu dengan hutan melalui berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang meliputinya. Bahkan Soedomo (2013) menyebutkan konsep kehutanan ilmiah yang berkembang hingga saat ini adalah konsep yang anti sosial.

Sebenarnya, pada awal kemerdekaan telah terjadi perdebatan antara rimbawan konservatif dengan rimbawan progresif yang memperdebatkan konsep seperti apa yang akan digunakan untuk mengelola hutan di Indonesia. Rimbawan konservatif lebih menekankan pada penyelenggaraan kehutanan harus tetap berbasis negara dan terpusat sebagaimana yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan mengutamakan hutan beserta sifat alaminya (forest first paradigm), sementara di kubu rimbawan progresif lebih pada pemikiran kiri yang lebih menekankan kepada konsep populis, kondisi sosial ekonomi, politik serta budaya dan berorientasi kebawah (masyarakat proletariat) seperti halnya mementingkan redistribusi lahan dibanding konservasi dan industrialisasi (forest second paradigm). Namun, pada perdebatan tersebut, karena rimbawan konservatif lebih didukung dengan argumentasi ilmiah yang berhubungan langsung dengan hutan dibanding argumen rimbawan progresif yang lebih banyak bicara konsep yang lebih makro yaitu tentang masyarakat, kesetaraan dan keadilan dibandingkan berbicara tentang hutan, membuat pemikiran rimbawan konservatif lebih diterima untuk mengembangkan kehutanan di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai bentuk pengelolaan hutan di Indonesia mulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan beserta berbagai peraturan pengganti dan lanjutannya, konsep pengusahaan hutan hingga berbagai materi pendidikan kehutanan di Indonesia berbasis pada konsep kehutanan ilmiah.

Tidak hayal kemudian dalam praktiknya, banyak penyelenggaraan kehutanan yang ditentang oleh masyarakat karena jiwa pengelolaan hutan yang lekat dengan anti sosial dan berwajah kolonial. Hal tersebut membuat adanya aksi di berbagai tempat oleh berbagai organisasi rakyat seperti SARBUKI (Serikat Buruh Kehutanan Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia) dan berbagai organisasi lainnya serta munculnya berbagai konflik antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat di berbagai daerah yang berdampak pada kerusakan hutan di Indonesia. Atas kondisi tersebut, masing-masing pihak memiliki sudut pada tersendiri dalam melihat fenomena kerusakan hutan di berbagai tempat. Rimbawan konservatif lebih cenderung melihat kerusakan hutan akibat persoalan teknis dan masyarakat yang susah diatur serta tidak peduli dengan lingkungannya, sedangkan rimbawan progresif lebih melihat kerusakan hutan akibat salahnya cara pandang dan kebijakan yang tidak memperhatikan unsur manusianya. Hal tersebutlah kemudian yang memunculkan kritik terhadap penyelenggaraan kehutanan di Indonesia sebagaimana disebutkan bahwa kerusakan sumberdaya hutan bukan hanya berasal dari kejahatan saja melainkan juga berasal dari ilmu pengetahuan.

Gambaran Doktrin Kehutanan Ilmiah

Secara umum, kehutanan ilmiah (scientific forestry) merupakan pemahaman yang dikembangkan di Jerman pada abad 18 yang kemudian menyebar di Perancis, Inggris lalu Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, hutan yang dihadapi Jerman adalah hutan alam yang akan difokuskan untuk pemenuhan fiskal negara dan industri seperti pajak dan pendapatan lainnya dari hutan. Oleh sebab itu hutan dikonsepkan secara geometris dan kaku yang terlepas dari keberadaan manusia dan aktivitas sosial masyarakat untuk dibuat petak-petak dan blok-blok sehingga dapat diatur sedemikian rupa yang dapat diprediksi secara stabil untuk mendapatkan pajak serta berbagai penerimaan. Atas dasar cara pandang tersebut, Gluck (1987) mengelompokkan setidaknya ada 4 doktrin dalam kehutanan ilmiah ini. Berikut ini penjelasan ringkas mengenai keempat doktrin tersebut (Kartodihardjo 2013, Soedomo 2012, Soedomo 2013):

Pertama, doktrin timber primacy yaitu doktrin yang menyatakan bahwa hasil utama hutan adalah kayu, barang dan jasa lainnya adalah sampingan. Doktrin ini telah membuat pengelolaan hutan berorientasi hanya kepada kayu, kurang memberikan apresiasi dan opsi terhadap ragam pengelolaan hasil hutan lainnya yang kemudian hanya digabungkan dengan sebutan hasil hutan bukan kayu. Kondisi tersebut membuat berbagai ragam tujuan pengelolaan hutan beserta segala pelakunya kurang terapresiasi.

Kedua, doktrin sustained yield yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan adalah penting bagi kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga untuk kepentingan bersama. Konsep ini mempengaruhi cara pandang masyarakat diberbagai belahan dunia seperti munculnya jargon-jargon untuk melestarikan hutan. Doktrin ini telah mengaburkan antara hutan yang mempunyai fungsi publik dengan hutan milik perorangan atau kelompok yang orientasinya adalah fungsi private dengan keputusan pemanfaatannya adalah tergantung pada pilihan individu atau kelompok yang bersangkutan. Hal tersebut membuat pelestarian hutan cenderung menjadi memaksa seluruh unsur pemilik hutan dengan berbagai regulasi. Pada kondisi tertentu dengan pendekatan tersebut, tidak sedikit yang akhirnya pemilik hutan mengonversi hutannya menjadi bukan hutan.

Ketiga, doktrin long term yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan memiliki periode rotasi dan pertumbuhan yang panjang atau lama. Hal tersebut memaksa penganut pendekatan ini menjadi memikirkan kensekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Akibatnya pendekatan kehutanan menjadi cenderung kaku (tidak dinamis, minim inisiatif), kurang menerima kepentingan sosial dan lebih banyak memberikan kontrol dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan dengan ototitas negara yang kuat. Hal inilah kemudian yang membuat kehutanan cenderung disebut sebagai entitas yang anti sosial dan komplek/rumit. Bahkan tercatat, dalam menjalankan usaha IUPHHK, perusahaan kehutanan dalam setahun akan didatangi kurang lebih 100-120 kali kunjungan oleh pemerintah pusat/ daerah dalam hal menjalankan fungsi pengawasan mulai dari persiapan usaha hingga pemanenan yang keseluruhannya telah diatur caranya dalam berbagai peraturan kehutanan (Kartodihardjo 2008).

Keempat, doktrin absolute standart yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan adalah fokus utama dari pengetahuan ilmiah yang memiliki hukum-hukum alam tertentu yang dapat dikonsepkan secara baku. Cara pandang inilah yang membuat rimbawan cenderung mengkapitalisasi pengetahuan, cenderung beranggapan lebih tahu tentang hutan dan lebih berkepentingan terhadap hutan karena pengetahuan yang dimilikinya. Hutan cenderung dijadikan subyek dan masyarakat cenderung dijadikan obyek dalam pengelolaan hutan. Kepentingan terhadap hutan dan fungsi hutan dianggap lebih utama sehingga berbagai kebijakan kehutanan justru lebih cenderung direduksi menjadi pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis seperti halnya teknik silvikultur (budidaya hutan) yang harus ditetapkan secara hukum.

Dalam praktiknya, keempat doktrin tersebut setidaknya tercermin pada 3 kondisi umum, yaitu perilaku command and control, bias kepada skala besar, dan anti sosial (Soedomo 2012). Masuknya doktrin ke dunia akademik tentunya perlu dikritisi karena melalui dunia akademiklah suatu kebenaran atau kesalahan dapat terpeliharan dan tersebar. Oleh sebab itu peran pendidikan kehutanan sangat penting dalam mendorong peserta didik menjadi kritis dan sadar terhadap realitas sosial sehingga ilmu pengetahuan mampu teraktualisasikan dalam konteks kehidupan sosial yang dapat menjawab berbagai persoalan lingkungan dan kemanusiaan, bukan menjadikan peserta didik yang justru anti sosial, tidak memiliki daya gugat dan jiwanya mati dalam menghadapi berbagai realitas sosial dan persoalan kemanusiaan di sekitarnya. Atas kondisi tersebut, Soedomo (2005) memberikan sindiran yang nampaknya serius, bahwa semakin banyak sarjana kehutanan, justru hutan semakin rusak, hal tersebut nampaknya didukung oleh masih banyaknya kesalahan berfikir dalam berbagai praktek pengelolaan hutan di Indonesia yang diawali dengan doktrin kehutanan ilmiah yang masih berkembang pesat di dunia pendidikan kehutanan tanpa adanya suatu gugatan yang berarti, sebagaimana Mahatma Gandhi telah memperingatkan kita bahwa “kesalahan tidak menjadi kebenaran karena propaganda yang berulang-ulang dan kebenaran tidak menjadi kesalahan karena tidak ada yang melihatnya”.

Oleh : Mutiono, Geo Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar

Deforestasi dan Kerusakan DAS di sambelia, Lombok Timur

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang berada di garis katulistiwa sehingga beriklim iklim tropis. Negara ini terdiri dari beberapa pulau besar yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap pulaunya, selain itu Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi baik flora maupun fauna. Namun demikian permasalahan pengelolaan wilayah yang tidak sesuai dengan pola ruang, dan kurangnya pengetahuan tetang dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan wilayah yang salah mengakibatkan banyak terjadi berbagai bencana di Negara ini. Apalagi ditambah dengan ketidak tegasan hukum terhadap pelangaran pelanggaran batas-batas wilayah.

Tataruang menjadi alasan utama untuk menjadi alat dalam pencegahan bencana, ratusan milyar asset Negara dan juga asset rakyat dalam sekejap habis oleh kejadian bencana alam, bahkan bukan hanya kerugian material kehilangan nyawa dan ganguan pisikologis juga menambah panjang daftar kerugian akibat bencana.Bencana alam di Indonesia banyak disebabkan karena perubahan struktur ruang dan alih fungsi lahan, sehingga terjadinya ketidak seimbangan ekosistem.

Sambelia

Kecamatan Sambelia berada di Kabupaten Lombok Timur di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringgabaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sembalun.  Kecamatan sambelia terdiri dari sebelas desa dengan ketinggian rata-rata 0 – 930 meter di atas permukaan laut. Dari semua luas wilayah yang ada di kecamaatan sambelia, sebagian besar adalah lahan kering/bukan lahan sawah. Lahan kering di kecamatan sambelia mencapai 14.605,20 Ha. Yang sebagaian besar berupa hutan negara. Lahan sawah yang berada di kecamatan Sambelia 2.699 ha dan umumnya adalah sawah dengan irigrasi teknis. (Kecamatan Sambelia dalam Angka, 2016). Sebagian besar luas wilayah yang ada di kecamatan sambelia yang sebagin besar hutan negara, Wilayah ini yang tidak dikelola dengan baik. Sehingga menyebabkan bencana banjir dan kekeringan di  Kecamatan Sambelia. Ada perusahan logging yang beroprasi di wilayah sambelia yaitu PT. Sadana pada tahun 2013, padahal dalam tataruang daerah sambelia telah dijadikan sebagai area tangkapan air karena sering mengalami bencana.

Deforestasi di Lombok Timur.

Berdasarkan anlisa deforestasi menggunakan foto udara ladnsat dari tahun 1995 sampai 2015, bahwa di Kabupaten Lombok timur laju deforestasi yang menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai cukup tinggi.

 Gambar 1. Foto Udara Landsat tahun 1995, 2000, 2003 dan 2015

Gambar satu menunjukkan perubahan tutupan vegetasi pada tahun 1995, 2000, 2003 dan 2015. analsis tutupan vegetasi menggunakan foto udara  landsat yang di unduh melalu USGS.  Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 tutupan vegetasi di Kabupaten Lombok timur  berkurang cukup tinggi. Untuk mengetahui perubahan tutupan vegetasi di area tersebut maka digunakan algoritma NDVI sehingga dapat teridentifikasi persentase deforestasi yang terjadi di setiap tahunya.

Data Model Deforetasi berdasarkan analisa foto udara Landsat (USGS)

Analisa NDVI Foto udara Landsat (USGS, analisysis by Muhammad Fachrudin) 

Gambar di atas merupakan hasil analisisi deforestasi menggunakan algoritma NDVI (Normalized Deferential Vegetation Index) di kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Terlihat pada warna merah area  lahan terbuka atau non-vegetasi, sedangkan pada warna biru adalah tutupan vegetasi dan warna hijau adalah pertumbuhan vegetasi. Analisa tersebut menggunakan data Landasat TM, Landasat 5 dan Landsat 8 yang di download dari situs resmi NASA USGS yang kemudian diterangkan pada table dibawah.

Berdasarkan analisa deforestasi menggunakan data Landsat selama dua puluh tahun pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2015  terlihat bahwa deforestasi di Kabupaten Lombok Timur cukup tinggi. Pada tahun 1995 sampai tahun 2000 kehilangan tutupan vegetasi di wilayah Lombok Timur sebesar 2.591,31 Ha atau sebesar 12% dari luas wilayah Lombok Timur. Pada tahun 2000 sampai  2013 kehilangan  tutupan vegetasi sebesar 10.131,78 Ha atau sekitar 5% dari luas area Kebupaten Lombok Timur debesar 22.386,09 Ha atau dengan kata lain terjadi penurunan.   Deforestasi yang cukup tinggi pada tahu 2003 sampai 2015,berdasarkan analisa NDVI luas area Lombok Timur  22.386,09 Ha terjadi kehilangan sebesar 5,968,462 Ha atau sebesar 27% dari total area dan pertumbuhan atau gain 759,77 Ha atau hanya sekitar 3% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur (USGS Landsat data).

Data Potensi Hujan Wilayah Sambelia Lombok Timur

Terjadinya deforestasi atau berkurangnya tutupan vegetasi di suatu wilayah akan meningkatkan debit air lipasan di waktu hujan, dan peningkatan evaporasi di waktu musim kemarau. Peningkatan debit air lipasan yang berlebihan dan berkurangnya inviltrasi air kedalam tanah yang disebabkan karena kehilangan tutupan vegetasi di musim hujan akan menimbulkan potensi banjir bandang di suatu wilayah Hal ini akan berdampak pada wilayah dataran rendah yang terken air limpasan yang berlebihan atau bencana banjir. Sedangkan pada musim kemarau akan terjadi kenaikan evaporasi atau kehilangan air di wilayah tersebut yang disebabkan karean penguapan, dan terjadi perubahan iklim mikro di wilayah tersebut.

Data Potensi Hujan Wilayah Sambelia Lombok Timur (BMKG Lombok Timur)

Curah hujan yang extrim tersebut digambarkan pada data BMKG Stasiun Sambelia yang di sajikan dalam bentuk Grafik dibawah.

Data yang ditampilkan pada grafik adalah data time series yang dikeluarkan oleh BMKG pada stasiun Sambelia. Data tersebut adalah data selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 data curah hujan di sambelia  berada diatas 200 – 400 mm/bulan  hal ini menujukan potensi sumber air Sekunder (Air Hujan) yang cukup besar, demikian pada juni samapi dengan Oktober curah hujan di Kecamatan Sambelia Hampir tidak ada sama sekali atau mendekati nol. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan curah hujan yang cukup extrim pada bulan Maret tahun 2012 curah hujan rata mencapai 800 mm/bulan, fenomena ini akan menyebabkan banjir bandang, ditambah lagi dengan laju deforestasi yang cukup besar seperti yang telah dipaparkan diatas.  Pada tahun 2013 curah hujan yang terjadi di Kecamatan Sambelia di atas 400 mm/bulan pada thun ini juga terjadi banjir bandang.Tahun 2014 sampai 2015 curah hujan di Kecamatan Sambelia cukup stabil.

 Trend Bencanan Banjir di Sambelia

Dari data deforestasi yang telah di paparkan pada paragraph di atas, dan juga potensi hujan yang telah di paparkan, bahwa Lombok timur khusunya Kecamatan Sambelia memiliki potesi pendangkalan daerah aliran sugai, banjir dan longsor yang cukup tinggi. Daerah yang paling terkena dampaknya adalah wilayah pesisir, yang apabila terkena bencan tersebut mengalami kerugian yang cukup besar, dalam sekejap.  Berikut adalah trand berita banjir yang terjadi di sambelia Lombok Timur.

“Sabtu  (11/2/2017) empat desa di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat setelah jembatan penghubung antar desa terputus akibat banjir. Data BPBD NTB menyebutkan, banjir mengakibatkan jembatan Sambelia Terputus, Dua rumah hanyut, tanggul sungai kokok pendek jebol, sekolah rusak dan 75 rumah rusak ringan dan akses jalan keempat desa terputus”

Kompas.COM http://regional.kompas.com/read/2017/02/12/06160721/banjir.terjang.lombok.timur.empat.desa.terisolasi)

“Hujan yang mengguyur secara terus-menerus mengakibatkan sungai Menanga Rea dan Sungai Kukuq Puteq di Nusa Tenggara Barat meluap. Tak ayal banjir bandang menerjang di 3 desa di NTB. 3 Desa yang terhantam banjir bandang itu antara lain Desa Menanga Rea, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/1/2013).”

Lipuntan 6.com  (http://news.liputan6.com/read/805875/banjir-bandang-hajar-3-desa-di-lombok-timur )

“Banjir bandang menerjang Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akibat tingginya curah hujan di wilayah tersebut.Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Iswan Rahmadi yang dihubungi dari Mataram, Rabu (14/3/2012), membenarkan peristiwa banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Sambelia sejak Selasa lalu sekitar pukul 20.00 Wita.” MATARAM, KOMPAS.com (http://regional.kompas.com/read/2012/03/14/10131488/Banjir.Bandang.Terjang.Sambelia.Lombok)

 

Kesimpulan

Upaya mengatasi bencan Alam di Sambelia maka perlu menekan laju deforestasi sehingga bencana alam di sambelia bisa di kurangi dengan melakukan rehabilitasi Daerah aliran sungai dan melakukan penataan hutan dengan prinsip-prinsip lestari. KpSHK dan Konsepsi dalam upaya menekan laju deforestasi mencoba mebina masyarakat menggunakan skema perhutanan sosial dengan tujuan menurutkan laju deforestasi di Kecamatan Sambelia Lombok Timur.

Oleh : Muhammad Fachrudin

Pebisnis agri, kini.

Teknologi membuat dunia berubah sangat cepat, semua sektor bisnis terimbas, tak terkecuali bisnis sektor pertanian.  Saya alumni Fakultas Pertanian yang cukup lama menjauh dari bidang studi saya.  Setengah tahun terakhir, saya kembali tersambung dengan para sahabat aktivis sektor pertanian.  Mereka masing-masing sudah memiliki domain bisnis, mulai dari tanam menanam komoditas pertanian, beternak sapi, kambing, domba, lele dan aneka hidupan lain, membuat produk olahan pertanian dan peternakan, memproduksi sarana pertanian, pupuk, obat-obat pertanian dan sejenisnya.  Mereka masing-masing bertumbuh menjadi ahli di bidang usahanya masing-masing.

Saya tidak memiliki pengalaman apapun yang bersentuhan dengan bidang pertanian dan peternakan.  Pengalaman saya bercocok tanam, sebatas masa lalu di lahan praktikum dan beberapa tetumbuhan pot di rumah.  Selepas kuliah, pengalaman saya lebih banyak bersentuhan dengan bisnis ritel, komunitas belajar bisnis, komunitas Usaha Kecil Menengah (UKM), website, ecommerce dan start-up.   Selain dari saya pernah bekerja sebagai wartawan, bekerja di konsultan Public Relations dan Penulis di sebuah organisasi non pemerintah nir laba.

Sehingga, saat saya terhubung dengan teman-teman pelaku bisnis sektor agri, dan aktif berdiskusi di komunitas Incagri.  Saya serupa tamu, yang melihat sektor pertanian dan pelakunya dari luar.  Saya memiliki sudut pandang yang berbeda, dari teman-teman yang berkecimpung di dunia agri.

Ada yang harus diubah – mindset kita.

Teman saya si pegiat peternakan sapi dan pemilik rumah potong, sibuk memikirkan naik turunnya harga daging, produksi susu dan semua hal terkait seluk beluk usaha ternaknya.  Teman lain,  si peternak kambing, sibuk mendampingi para peternak kambing, sambil bingung bagaimana mendapatkan pasar bagi usaha kambingnya.  Katanya, kebutuhan kambing tinggi, tapi harga jual kambing tidak pernah tinggi.  Kesulitan cari pembeli, kambing yang sudah digemukkan dengan susah payah, ditawar dengan harga murah.

Disebelah sana, Teman yang berkebun bunga Krisan, perlu modal untuk memperluas lahan. Sambil masih meraba-raba, kemana arah pemasaran hasil panen krisan-nya kelak, apalagi jika melimpah.  Dijual sebagai bunga potong, harganya murah, mau dipasok ke industri, jumlah panennya belum mencukupi kuota.  Kawan yang lain, menawarkan gagasan berkebun kelapa pandan wangi, konon ini jenis kelapa yang paling enak untuk sajian welcome drink.  Gagasannya menguap di udara, tidak tersambut. Teman lain lagi, menawarkan investasi berkebun sorghum.  Teman pegiat hidroponik, ingin mengembangkan usahanya.  Teman satunya lagi lagi, memproduksi olahan susu, memproduksi bawang goreng dalam kemasan, kopi hijau siap seduh dan lain-lain. Kemana produk akan dipasarkan ?

Sebagian teman lain, berhasil berinovasi menemukan produk-produk sarana pertanian organik.  Penyubur tanah, penyehat tanaman dan pembasmi hama penyakit yang sangat ramah lingkungan.  Tapi terkendala perijinan, perlu uang untuk mengurus ijin edar.  Persis dialami  oleh  teman yang ingin memproduksi sabun dan produk lain dari susu, terhambat perijinan.

Semuanya memiliki potensi, semua sibuk merintis bisnis, dan berjuang mempertahankan nyawa bisnis. Sendiri-sendiri.  Bagaimana mensinergikan semua potensi itu ?  bagaimana saling terhubung dan tumbuh bersama ?  Diluar sana, derap startup dengan beraneka kisah investasi skala triliun membuat tercengang.  Teknologi sedang mendisrupsi semua sektor, juga sektor agri.  Dan para aktivis agri-pun, tergagap-gagap menatap perubahan.

Apapun jenis bisnis yang sedang kita geluti saat ini, tidak bisa dilihat dalam proyeksi linier.  Perilaku pelanggan berubah, pola konsumsi berubah, yang dulunya lapak ramai pembeli, sekarang sepi.  Semakin banyak orang membuat produk, semakin ramai orang berjualan.  Semakin sibuk orang-orang dengan gawai masing-masing, melakukan berbagai aktifitas dan pemenuhan kebutuhan dengan perantara gawai.

Para pebisnis agri lapis baru -yang bergelar sarjana-, harus mau belajar,  bertukar pikiran memperluas jaringan.  Bukan lagi belajar bercocok tanam, bukan lagi belajar pemijahan.  Mereka harus belajar, bagaimana pertanian dijalankan di era teknologi.  Bagaimana pengetahuan dan penguasaan akan data, menjadi penentu penting bagi masa depan bisnisnya.   Bisnis yang kita jalani, produk yang kita buat, tidak lagi bergerak, seperti air mengalir pada sebuah pipa.   Produk yang kita buat, harus berupa produk yang memberi nilai tambah bagi penggunanya.  Produk kita harus berinteraksi dengan penggunanya.  Produk kita berkolaborasi dengan produk lain, membentuk nilai tambah baru.  Ada inovasi, ada pembaruan, ada solusi atas masalah.  Bahkan sebuah masalah, yang dulu belum pernah ada.

Para pebisnis agri, harus membuka diri, mengkoneksikan diri dengan derap perubahan diluar.  Memperkuat nilai diri, dan mengambil posisi dalam ekosistem bisnis.  Memikirkan bisnis yang memiliki potensi untuk bertumbuh multi arah, bukan tunggal. Yang menurut kita tak mungkin hari ini, biasanya karena kita belum tahu, bahwa dibelahan dunia lain, para pelaku agri disana sudah melakukannya.  Pengetahuan sudah lintas batas, kita harus membongkar sekat-sekat pikir.  Berjejaring, belajar dan berupaya menemukan formulasi bagi tumbuhnya ekosistem bisnis agri modern. Teman-teman di komunitas incagri adalah pebisnis agri lapis baru, hanya dengan terus belajar maka kita akan punya tangan dan kaki yang kuat untuk menarik gerbong besar pertanian Indonesia.

Caranya bagaimana? Mari kita pikirkan dan kita temukan cara itu.

Sumber : Ines Handayani (2017)