iklan

Semua Bisa Menunggu, Tapi Pangan Tidak !

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam program pembangunan nasional, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, yang pada Tahun 2015 nanti diperkirakan jumlahnya mencapai 250 juta jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  Tahun 2012, konsumsi beras  Indonesia mencapai 139 kilogram (kg) per kapita per tahun, yang merupakan konsumsi beras tertinggi di dunia. Kebijakan pemerintah yang strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan serta stabilitas harga sangat diperlukan, mengingat adanya ketidakseimbangan dalam proses permintaan dan penawaran karena tingginya tingkat konsumsi pangan yang tidak dibarengi dengan produktivitas yang tinggi.

Oleh karena itu, masalah pangan merupakan permasalahan yang utama dalam kehidupan bersama. Terlebih lagi dunia saat ini dihadapkan pada tantangan nyata krisis pangan di tengah perubahan iklim global. Di Indonesia masalah pangan terutama dalam sejarah republik, beras merupakan komoditi politik yang harus benar-benar dijaga karena dampaknya yang multi dimensi.

Kebijakan sektor pertanian yang berorientasi pada konsumen (yang mengabaikan kepentingan produsen/petani) menambah runyam permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Untuk menutupi kekurangan pangan pemerintah tidak segan-segan melakukan impor berbagai komoditi pangan, seperti beras, gula, daging, susu, kedelai dan lain-lain. Padahal menurut badan pangan dunia (FAO), ketergantungan pasokan pangan impor bagi negara yang berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa akan membuat bangsa itu sangat sulit untuk maju dan mandiri.