iklan

Ekonomi Pedesaan Dan Pertanian

Ekonomi Jawa Timur terus berkembang di atas rata-rata nasional dalam Lima tahun terakhir. Didukung industri manufaktur serta sektor jasa, termasuk pariwisata dan transportasi, Jawa Timur membukukan kinerja yang cukup menggembirakan. Puncak pertumbuhan cepat ekonomi Jawa Timur terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,64% dan terus menurun menjadi 6,08 pada tahun 2013 dan 5,86 pada tahun 2015 (BPS, 2015). Meski terus mengalami penurunan, secara makro ekonomi Jawa Timur tetap lebih tinggi pertumbuhannya dari rata-rata nasional.

Upaya  mengurangi kesenjangan ekonomi dilakukan dengan cara membangun basis pertumbuhan pada level  mikro untuk mengimbangi pertumbuhan pada level makro. Pembangunan diarahkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Tidak hanya itu, program-program berskala nasional telah didesain dan diimplementasikan untuk mengembangkan ekonomi hingga level komunitas.

Terdahulu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), penguatan permodalan petani (PUAP), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema-skema lain telah dikembangkan. Namun demikian, efektifitas program-program tersebut untuk pemerataan kesejahteraan masih dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, wacana untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi lokal menjadi lebih masif semakin menguat. Lembaga-ekonomi lokal ini biasanya merupakan usaha-usaha kecil menegah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Porter, 2000).

Sementara itu, lembaga ekonomi lokal biasanya memiliki tingkat keterkaitan rendah antara satu dengan yang lainnya. Padahal keterikatan dalam satu sistem merupakan syarat mutlak bagi penciptaan daya saing lembaga. Dengan integrasi maka akan terjadi tingkat efisiensi yang optimal karena antar pelaku ekonomi lokal terjadi sharing sumberdaya dan knowledge. Distribusi barang sebagai misal akan efisien jika mencapai volume tertentu. Karakteristik usaha pedesaan yang kecil, seringkali menjadi penyebab inefisiensi distribusi sehingga membebani ongkos produksi (Duncan and Miranda, 2012).

Para pelaku ekonomi asing akan mengekspor pelaku-pelaku ekonomi yang mereka anggap kuat dan mampu bersaing. Tidak saja pelaku ekonomi besar, negara-negara ASEAN dengan rata-rata merupakan negara berkembang, pelaku ekonomi kecil terutama UKM masih mendominasi. Tentu saja mereka akan memilih UKM-UKM yang dianggap mampu untuk menembus formasi ekonomi negara tujuan, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, maka mempersiapkan kemampuan pelaku ekonomi lokal/kecil ini menjadi penting sebagai salah satu persiapan menghadapi MEA.

Selanjutnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan UMKM tentunya akan berdampak pada permasalahan kemiskinan. Mengingat kedudukan UMKM sebagai stabilisator kekuatan ekonomi,  maka pemutusan hubungan kerja ini akan sangat mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang banyak pemutusan hubungan kerja di lini UMKM akan membuat taraf pendapatan dari masyarakat semakin turun, dan akan memperlebar kesenjangan sosial dimasyarakat.