iklan

Khittah Kesejahteraan Petani

Oleh: Sofyan Sjaf*)

Negeri agraris ini tak kunjung selesai berpolemik. Kata pemerintah, stok pangan aman, harga pangan terkendali, petani diuntungkan, dan lain sebagainya.  Sebaliknya polemik impor beras masih terjadi, harga bawang merah di tingkat petani terjun bebas, petani menjerit, dan sederet peristiwa lainnya yang terjadi di negeri agraris ini. Saya sendiri tidak ingin berpolemik, melainkan bermaksud merajut kehendak bersama.  Dari mereka yang berpolemik, tersurat dua kata yang ingin dituju, yakni kesejahteraan petani.  Pertanyaannya bagaimana upaya mewujudkannya?

Mengenali persoalan

Tidak jarang penentu kebijakan pemerintah hari ini, kurang tepat mengenali akar persoalan pertanian di negeri ini. Akibatnya paket kebijakan pertanian yang dikeluarkan tidak serta merta mampu menjawab kebutuhan yang diharapkan.  Jika tujuannya menyejahterakan petani, maka yang terpenting adalah mengenali penyebab terjadinya kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan pembangunan pertanian yang terus berlangsung, sehingga kesejahteraan petani masih sebatas retorika. Disinilah pentingnya memahami dan mengenali pertanian secara utuh.

Setidaknya empat hal yang penting dipahami dan dikenali, pertama, pertanian identik dengan pedesaan. Membangun pertanian berarti membangun pedesaan dan sebaliknya. Sebagai negara yang memiliki 73,14% desa bercorak pertanian (dari 74.053 desa), maka bangunan sistem Indonesia yang sesungguhnya adalah agricultural system, bukan yang lain. Ini mempertegas bahwa kesejahteraan petani hanya bisa diperoleh melalui pengelolaan pedesaan berbasis agricultural system. Dalam agricultural system, penentu kebijakan harus pandai memahami hadir dan berprosesnya sistem sosial, sistem budaya (pengetahuan), sistem ekonomi, dan sistem politik.  Keempat sistem ini harus mampu diramu menjadi formula kebijakan yang tepat untuk petani.

Kedua, pertanian bukan semata-mata tata kelola produksi, tetapi pertanian adalah tata kelola kehidupan. Sebagai sistem, pertanian harus dipandang dari sisi komoditi (obyek) dan sisi petani (subyek).  Obyek-subyek tersebut merupakan satu kesatuan yang selalu memperhatikan dimensi ruang. Oleh karenanya, kebijakan pertanian harus mampu memahami karakter spesifik lokasi dan menempatkan petani sebagai determinasi pembangunan pertanian. Menyeragamkan kebijakan pertanian sama halnya membangun persoalan baru dan semakin memperparah arah pembangunan pertanian ke depan.

Ketiga, pertanian adalah sektor yang potensial sebagai pemantik konflik pada struktur masyarakat majemuk.  Instabilitas harga pangan adalah titik masuk politisasi perbedaan di masyarakat. Delapan tahun yang lalu, FAO melaporkan bahwa kenaikan harga bahan pokok sebagai pemicu kerusuhan di negara-negara berkembang. Sheeran (2009) menambahkan orang-orang lapar membuat kerusuhan sekurangnya di 30 negara. Harga pangan yang membumbung menjadi pangkal kerusuhan di Haiti dan terjungkalnya perdana menteri negara tersebut.  Untuk itu, kebijakan stabilitas harga pangan sangat penting, tetapi tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi kikinian.

Keempat, pertanian adalah sektor yang memberikan peluang besar penyerapan tenaga kerja di pedesaan. White (2011) menyebutkan setengah populasi penduduk negara-negara berkembang adalah penduduk yang tergolong pemuda dan 70 persen hidup dalam kemiskinan ekstrim yang tinggal di pedesaan. Umumnya, mereka bermigrasi dari desa ke kota dan memilih bekerja di sektor lain.  Studi KRKP (2016) menyebutkan 54 persen anak petani hortikultur dan 63 persen anak petani padi tidak ingin menjadi petani sebagaimana orang tua mereka. Vellema (2011) menyebutkan fenomena ini sebagai lost generation.  Dengan mempertimbangkan dominasi golongan muda pada tahun 2020 (271 juta) dan tahun 2035 (305 juta), maka kebijakan pertanian penting untuk mendorong kewirausahaan sosial berbasisi teknologi kepada pemuda-pemudi Indonesia.

Khittah

Khittah didefinisikan sebagai rencana, peta jalan, dan garis perjuangan. Khittah kesejahteraan petani adalah rencana dan peta jalan yang akan ditempuh untuk memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia. Lalu sejauhmana pemerintah memiliki khittah kesejahteraan petani?  Beranjak atas empat hal penting di atas, penulis belum melihat adanya formulasi kebijakan yang terkonsolidasi dengan baik untuk kesejahteraan petani. Padahal situasi dan kondisi Indonesia ke depan sangat membutuhkan khittah kesejahteraan petani. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah salah satu dari sekian ancaman yang sudah berada di depan mata kita.

Dengan tidak bermaksud menihilkan kinerja pemerintah hari ini, penulis menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin menyusun khittah kesejahteraan petani.  Setidaknya tiga pilar utama mewujudkan khittah tersebut.  Pertama, gagasan genuine pembangunan pertanian Indonesia. Dengan mengenali empat persoalan pertanian sebelumnya, maka seyogyanya pemerintah mampu meletakkan posisi pertanian Indonesia yang hendak menjadi tujuan bersama. Saatnya pemerintah hadir dengan gagasan pembangun pertanian yang beririsan dengan pembangunan pedesaan. Adapun mainstream gagasannya adalah kesejahteraan petani dan peran golongan muda pedesaan dalam kewirausahaan sosial berbasis teknologi. Meski swasembada pangan menjadi target penting, tetapi pelaksanaannya masih bersifat sporadis!

Kedua, pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan pedesaan.  Peringatan White dan Vellema tentang tumbuhnya golongan muda dan gejala loss generation, nampaknya perlu dipikirkan secara serius. Peluang menggerakkan sarjana-sarjana lulusan fakultas/jurusan/program studi pertanian (setiap tahunnya minimal 3.400 orang) menjadi fasilitator sekaligus calon wirausaha muda yang memiliki kemampuan bekerjasama dengan pemuda desa.  Berbekal pengetahuan manajemen dan penguasaan teknologi pertanian, sarjana-sarjana pertanian tersebut diorientasikan sebagai pelopor dan ujung tombak terwujudnya kesejahteraan petani.

Ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Mata rantai yang panjang dan banyaknya keterlibatan para pihak dalam pendistribusian pangan, menyebabkan keuntungan hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki kapital besar.  Juga petani (produsen) dan masyarakat (konsumen) akan selalu dirugikan.  Oleh karena itu, diperlukan upaya keras memperpendek rantai distribusi pangan melalui sistem informasi komoditas yang dengan cepat mempertemukan produsen dan konsumen. Namun demikian, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah petani harus terorganisir dengan baik.

Akhirnya untuk menyejahterakan petani tidak cukup hanya keinginan saja, melainkan harus disertai dengan khittah yang melekat dalam jiwa dan diri penentu keputusan pertanian di negeri ini!

 

*Penulis adalah Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB. Email: sofyansjaf@gmail.com; sofyansjaf@apps.ipb.ac.id

Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah anti thesis terhadap pendekatan pembangunan nasional yang terkesan mengesampingkan keunggulan-keunggulan lokal dan kurang partisipatif. Lokalitas menjadi entry point, karena dianggap memiliki efek lebih besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus memberi nilai tambah lebih banyak dibandingkan dengan pembangunan korporasi internasional atau investasi dari luar.

Namun demikian, beberapa ahli masih menyangsikan dengan memberikan berbagai argumen (Bartik, 1991). Pertama, karena wilayah terlalu kecil, maka efek pertumbuhan bisa jadi kurang dirasakan apalagi hanya level kaupaten atau bahkan kecamatan. Kasus di Indonesia, malah bebeberapa banyak fokus ke desa dengan skala ekonomi yang tentunya jauh lebih kecil. Ahli pembangunan ekonomi menyangsikan model pembangunan ini karena dianggap lebih boros dalam operasional daripada kebijakan makro nasional.

        Kedua, meskipun kebijakan pembangunan ekonomi local berpeluang untuk melahirkan lapangan pekerjaan baru, kedatangan tenaga kerja dari luar tetap saja mengembalikan kesetimbangan sehingga masyarakat lokal tetap tidak bisa meninkmati. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi lokal kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal dilihat dari konteks peningkatan pendapatan dari ketersediaan lapangan kerja. Kasus kontrak tenaga kerja dari luar yang terjadi di usaha hortikultura dataran tinggi di Batu dan Kawasan Bromo menunjukkan jika bahwa pasokan tenaga kerja kontrak merupakan substitusi tenaga kerja lokal, sehingga merekatidak mendapatkan peningkatan upah (Purnomo, 2013).

        Ketiga, meskipun satu wilayah mungkin mengalami peningkatan lapangan kerja tetapi secara nasional kondisinya tidak banyak berubah. Hal ini karena peningkatan tenaga kerja satu tempat pada dasarnya menambah pengangguran ditempat lain. Di bawah kondisi migrasi tenaga kerja yang intens, pembangunan ekonomi lokaltidak mampu memberikan dampak positif signifikan, sehingga pembangunan ekonomi lokal tidak dianjurkan sebagai satu-satunya strategi pembangunan.

Tetapi, dalam prakteknya pembangunan ekonomi lokal ternyata tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kasus Indonesia, pengembangan ekonomi lokal menguat seiring penguatan otonomi daerah sehingga ada muatan politik didalamnya. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan ekonomi local semata dari sisi penguatan ekonomi tentunya kurang relevan terutama untuk kasus-kasus negara sedang berkembang. Kebijakan pembangunan ekonomi lokal merupakan usaha-usaha

Ekonomi Pedesaan Dan Pertanian

Ekonomi Jawa Timur terus berkembang di atas rata-rata nasional dalam Lima tahun terakhir. Didukung industri manufaktur serta sektor jasa, termasuk pariwisata dan transportasi, Jawa Timur membukukan kinerja yang cukup menggembirakan. Puncak pertumbuhan cepat ekonomi Jawa Timur terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,64% dan terus menurun menjadi 6,08 pada tahun 2013 dan 5,86 pada tahun 2015 (BPS, 2015). Meski terus mengalami penurunan, secara makro ekonomi Jawa Timur tetap lebih tinggi pertumbuhannya dari rata-rata nasional.

Upaya  mengurangi kesenjangan ekonomi dilakukan dengan cara membangun basis pertumbuhan pada level  mikro untuk mengimbangi pertumbuhan pada level makro. Pembangunan diarahkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Tidak hanya itu, program-program berskala nasional telah didesain dan diimplementasikan untuk mengembangkan ekonomi hingga level komunitas.

Terdahulu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), penguatan permodalan petani (PUAP), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema-skema lain telah dikembangkan. Namun demikian, efektifitas program-program tersebut untuk pemerataan kesejahteraan masih dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, wacana untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi lokal menjadi lebih masif semakin menguat. Lembaga-ekonomi lokal ini biasanya merupakan usaha-usaha kecil menegah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Porter, 2000).

Sementara itu, lembaga ekonomi lokal biasanya memiliki tingkat keterkaitan rendah antara satu dengan yang lainnya. Padahal keterikatan dalam satu sistem merupakan syarat mutlak bagi penciptaan daya saing lembaga. Dengan integrasi maka akan terjadi tingkat efisiensi yang optimal karena antar pelaku ekonomi lokal terjadi sharing sumberdaya dan knowledge. Distribusi barang sebagai misal akan efisien jika mencapai volume tertentu. Karakteristik usaha pedesaan yang kecil, seringkali menjadi penyebab inefisiensi distribusi sehingga membebani ongkos produksi (Duncan and Miranda, 2012).

Para pelaku ekonomi asing akan mengekspor pelaku-pelaku ekonomi yang mereka anggap kuat dan mampu bersaing. Tidak saja pelaku ekonomi besar, negara-negara ASEAN dengan rata-rata merupakan negara berkembang, pelaku ekonomi kecil terutama UKM masih mendominasi. Tentu saja mereka akan memilih UKM-UKM yang dianggap mampu untuk menembus formasi ekonomi negara tujuan, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, maka mempersiapkan kemampuan pelaku ekonomi lokal/kecil ini menjadi penting sebagai salah satu persiapan menghadapi MEA.

Selanjutnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan UMKM tentunya akan berdampak pada permasalahan kemiskinan. Mengingat kedudukan UMKM sebagai stabilisator kekuatan ekonomi,  maka pemutusan hubungan kerja ini akan sangat mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang banyak pemutusan hubungan kerja di lini UMKM akan membuat taraf pendapatan dari masyarakat semakin turun, dan akan memperlebar kesenjangan sosial dimasyarakat.