iklan

Lindungi Sawah agar tidak menjadi Beton

Konversi lahan sangat mempengaruhi terjadinya penurunan produksi karena semakin sempit suatu lahan maka akan semakin sedikit lahan yang dapat ditanami tanaman pertanian. Berdasarkan data Kementrian Pertanian konversi lahan pertanian  96.500 ha per tahun. jumlah penduduk yang semakin meningkat berarti semakin besar juga kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Lahan pertanian dikonversi menjadi lahan permukiman, jalan, industri dan lainnya. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif dan ketersediaannya yang terbatas. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor eksternal (adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi), faktor internal (kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan), dan faktor kebijakan (aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian).

Dampak konversi lahan sawah antara lain menurunkan produksi padi nasional, kerugian akibat investasi dana untuk mencetak sawah, membangun waduk dan sistem irigasi. Selain itu, dampak konversi lahan sawah adalah menurunnya kesempatan kerja dalam bidang pertanian dan degradasi lingkungan. Pencegahan konversi lahan sawah dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian yang bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan sawah, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan perangkat hukum.

Perlindungan lahan pertanian agar tidak dikonversi sudah dilakukan dengan cara adanya undang-undang 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 18 menjelaskan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

  • Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  • Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  • Lahan Cadangan Pertanian  Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan.

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  melalui pemberian:

  1. Insentif;
  2. Disinsentif;
  3. Mekanisme perizinan;
  4. Proteksi; dan
  5. Penyuluhan.

Insentif yang dapat diberikan kepada petani berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, Pengembangan  infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan  penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dansistematik; dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Apabila tidak dilakukan perlindungan terhadap lahan sawah dengan bertambahnya jumlah manusia maka kebutuhan akan hunian (rumah) dan kebutuhan lainnya dimungkinkan semua sawah akan berubah menjadi beton. Dengan demikian kita juga mungkin akan terpaksa “menanam padi di atas beton” untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Khittah Kesejahteraan Petani

Oleh: Sofyan Sjaf*)

Negeri agraris ini tak kunjung selesai berpolemik. Kata pemerintah, stok pangan aman, harga pangan terkendali, petani diuntungkan, dan lain sebagainya.  Sebaliknya polemik impor beras masih terjadi, harga bawang merah di tingkat petani terjun bebas, petani menjerit, dan sederet peristiwa lainnya yang terjadi di negeri agraris ini. Saya sendiri tidak ingin berpolemik, melainkan bermaksud merajut kehendak bersama.  Dari mereka yang berpolemik, tersurat dua kata yang ingin dituju, yakni kesejahteraan petani.  Pertanyaannya bagaimana upaya mewujudkannya?

Mengenali persoalan

Tidak jarang penentu kebijakan pemerintah hari ini, kurang tepat mengenali akar persoalan pertanian di negeri ini. Akibatnya paket kebijakan pertanian yang dikeluarkan tidak serta merta mampu menjawab kebutuhan yang diharapkan.  Jika tujuannya menyejahterakan petani, maka yang terpenting adalah mengenali penyebab terjadinya kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan pembangunan pertanian yang terus berlangsung, sehingga kesejahteraan petani masih sebatas retorika. Disinilah pentingnya memahami dan mengenali pertanian secara utuh.

Setidaknya empat hal yang penting dipahami dan dikenali, pertama, pertanian identik dengan pedesaan. Membangun pertanian berarti membangun pedesaan dan sebaliknya. Sebagai negara yang memiliki 73,14% desa bercorak pertanian (dari 74.053 desa), maka bangunan sistem Indonesia yang sesungguhnya adalah agricultural system, bukan yang lain. Ini mempertegas bahwa kesejahteraan petani hanya bisa diperoleh melalui pengelolaan pedesaan berbasis agricultural system. Dalam agricultural system, penentu kebijakan harus pandai memahami hadir dan berprosesnya sistem sosial, sistem budaya (pengetahuan), sistem ekonomi, dan sistem politik.  Keempat sistem ini harus mampu diramu menjadi formula kebijakan yang tepat untuk petani.

Kedua, pertanian bukan semata-mata tata kelola produksi, tetapi pertanian adalah tata kelola kehidupan. Sebagai sistem, pertanian harus dipandang dari sisi komoditi (obyek) dan sisi petani (subyek).  Obyek-subyek tersebut merupakan satu kesatuan yang selalu memperhatikan dimensi ruang. Oleh karenanya, kebijakan pertanian harus mampu memahami karakter spesifik lokasi dan menempatkan petani sebagai determinasi pembangunan pertanian. Menyeragamkan kebijakan pertanian sama halnya membangun persoalan baru dan semakin memperparah arah pembangunan pertanian ke depan.

Ketiga, pertanian adalah sektor yang potensial sebagai pemantik konflik pada struktur masyarakat majemuk.  Instabilitas harga pangan adalah titik masuk politisasi perbedaan di masyarakat. Delapan tahun yang lalu, FAO melaporkan bahwa kenaikan harga bahan pokok sebagai pemicu kerusuhan di negara-negara berkembang. Sheeran (2009) menambahkan orang-orang lapar membuat kerusuhan sekurangnya di 30 negara. Harga pangan yang membumbung menjadi pangkal kerusuhan di Haiti dan terjungkalnya perdana menteri negara tersebut.  Untuk itu, kebijakan stabilitas harga pangan sangat penting, tetapi tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi kikinian.

Keempat, pertanian adalah sektor yang memberikan peluang besar penyerapan tenaga kerja di pedesaan. White (2011) menyebutkan setengah populasi penduduk negara-negara berkembang adalah penduduk yang tergolong pemuda dan 70 persen hidup dalam kemiskinan ekstrim yang tinggal di pedesaan. Umumnya, mereka bermigrasi dari desa ke kota dan memilih bekerja di sektor lain.  Studi KRKP (2016) menyebutkan 54 persen anak petani hortikultur dan 63 persen anak petani padi tidak ingin menjadi petani sebagaimana orang tua mereka. Vellema (2011) menyebutkan fenomena ini sebagai lost generation.  Dengan mempertimbangkan dominasi golongan muda pada tahun 2020 (271 juta) dan tahun 2035 (305 juta), maka kebijakan pertanian penting untuk mendorong kewirausahaan sosial berbasisi teknologi kepada pemuda-pemudi Indonesia.

Khittah

Khittah didefinisikan sebagai rencana, peta jalan, dan garis perjuangan. Khittah kesejahteraan petani adalah rencana dan peta jalan yang akan ditempuh untuk memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia. Lalu sejauhmana pemerintah memiliki khittah kesejahteraan petani?  Beranjak atas empat hal penting di atas, penulis belum melihat adanya formulasi kebijakan yang terkonsolidasi dengan baik untuk kesejahteraan petani. Padahal situasi dan kondisi Indonesia ke depan sangat membutuhkan khittah kesejahteraan petani. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah salah satu dari sekian ancaman yang sudah berada di depan mata kita.

Dengan tidak bermaksud menihilkan kinerja pemerintah hari ini, penulis menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin menyusun khittah kesejahteraan petani.  Setidaknya tiga pilar utama mewujudkan khittah tersebut.  Pertama, gagasan genuine pembangunan pertanian Indonesia. Dengan mengenali empat persoalan pertanian sebelumnya, maka seyogyanya pemerintah mampu meletakkan posisi pertanian Indonesia yang hendak menjadi tujuan bersama. Saatnya pemerintah hadir dengan gagasan pembangun pertanian yang beririsan dengan pembangunan pedesaan. Adapun mainstream gagasannya adalah kesejahteraan petani dan peran golongan muda pedesaan dalam kewirausahaan sosial berbasis teknologi. Meski swasembada pangan menjadi target penting, tetapi pelaksanaannya masih bersifat sporadis!

Kedua, pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan pedesaan.  Peringatan White dan Vellema tentang tumbuhnya golongan muda dan gejala loss generation, nampaknya perlu dipikirkan secara serius. Peluang menggerakkan sarjana-sarjana lulusan fakultas/jurusan/program studi pertanian (setiap tahunnya minimal 3.400 orang) menjadi fasilitator sekaligus calon wirausaha muda yang memiliki kemampuan bekerjasama dengan pemuda desa.  Berbekal pengetahuan manajemen dan penguasaan teknologi pertanian, sarjana-sarjana pertanian tersebut diorientasikan sebagai pelopor dan ujung tombak terwujudnya kesejahteraan petani.

Ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Mata rantai yang panjang dan banyaknya keterlibatan para pihak dalam pendistribusian pangan, menyebabkan keuntungan hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki kapital besar.  Juga petani (produsen) dan masyarakat (konsumen) akan selalu dirugikan.  Oleh karena itu, diperlukan upaya keras memperpendek rantai distribusi pangan melalui sistem informasi komoditas yang dengan cepat mempertemukan produsen dan konsumen. Namun demikian, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah petani harus terorganisir dengan baik.

Akhirnya untuk menyejahterakan petani tidak cukup hanya keinginan saja, melainkan harus disertai dengan khittah yang melekat dalam jiwa dan diri penentu keputusan pertanian di negeri ini!

 

*Penulis adalah Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB. Email: sofyansjaf@gmail.com; sofyansjaf@apps.ipb.ac.id

Inovasi Engeenereed Wood Yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan

Oleh : Handika Setya Wijaya, S.Pd., M.T.

(Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi)

Indonesia merupakan 10 besar penghasil kayu terbesar di dunia. Kayu adalah material yang paling ramah lingkungan jika dibandingkan dengan beton dan baja. Berdasarkan laporan APA  dalam Suryoatomo (2013), kebutuhan energi untuk menghasilkan 1 ton material semen, kaca, dan baja berturut-turut adalah 5 kali, 14 kali, dan 24 kali kebutuhan untuk menghasilkan 1 ton material kayu. Dari tinjauan emisi karbon, kayu merupakan material yang paling ramah lingkungan jika dibandingkan dengan beton dan baja. Emisi karbon untuk menghasilkan 1 ton kayu hanya 50 kg C/ton. Hal itu sangat jauh jika dibandingkan dengan beton dan baja yang masing-masing mengeluarkan 210 kg C/ ton dan 660 kg C/ton. Kendala dalam penggunaan kayu untuk konstruksi bangunan adalah kelangkaan kayu dengan dimensi  besar. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka  munculah  kayu  rekayasa (engeenered wood), yaitu box beam, I-Joist, Glued Laminated Timbers, dll. Semua jenis kayu rekayasa tersebut digunakan untuk efisiensi penggunaan material kayu dalam bangunan. Kelebihan kayu rekayasa adalah kayu rekayasa dapat dibentuk dari beberapa lapisan kayu yangmempunyai kekauatan yang rendah. Kekuatan kayu yang rendah tersebut disusun berdasarkan geometri tertentu menjadi sebuah elemen struktur yang kekuatannya hamper sama dengan kayu penampang konvensional. Contoh salah satu konversi kayu rekayasa adalah box beam yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Perbandingan penampang kayu solid dan kayu dengan penampang hollow (box beam) (Sumber: Wijaya, 2014)

Gambar di atas adalah perbandingan antara penampang kayu konvensional dengan penampang box beam dengan luas penampang yang sama. Hasilnya momen inersia penampang rekayasa box beam naik 2,5 kali lipat dari pada penampang kayu konvensional. Maka dari itu kayu rekayasa merupakan salah satu alternative dalam material bangunan yang ekonomis dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan material yang ada selama ini yaitu beton dan baja.