iklan

MASYARAKAT EKSTASI DAN DEKONTRUKSI IDENTITAS

Modernisasi dan pembangunan khususnya pembangunan pertanian pada beberapa dekade belakangan ini telah membawa masyarakat petani kedalam berbagai sisi realitas baru kehidupan seperti : kesuksesan, kesempurnaan penampilan, identitas diri, hasrat dan cita-cita, orientasi nilai, moralitas, dll. Kehadiran realitas baru tersebut di atas akan berimplikasi pada hilangnya realitas-realitas masa lalu termasuk kearifan-kearifan masa lalu yang ada di baliknya, yang justru mungkin lebih berharga bagi pembangunan yang berorientasi pada azas-azas humanistik, seperti: rasa kebersamaan, rasa keindahan, spirit spiritualitas, spirit moralitas, dan spirit komunitas.

Jejak-jejak perubahan realitas petani yang dibingkai dengan label petani tradisional (lengkap beserta nilai dan struktur yang ada didalamnya), kini berganti dengan realitas petani yang dicitrakan sebagai petani modern. Sebagai contoh, kehadiran alat mesin traktor, trasplanter, combine harvester menjadi realitas baru dalam realitas petani modern menggantikan realitas buruh tani, peternak sapi dan kerbau bahkan realitas tersebut menggantikan ternak sapi dan kerbau sebagai bagian dari suatu ekosistem. Bunyi aungan sapi dan kerbau yang begitu ramai bersahutan di sawah-sawah petani ketika musim pengolahan tanah tiba, kini berganti dengan deru suara mesin traktor lengkap dengan kepulan asapnya. Begitu juga iring-iringan ibu-ibu buruh tani ketika musim panen dan musim tandur tiba,  berganti dengan parade mesin combine harvester dengan deru mesin dan kepulan asapnya.

Modernisasi dan industrialisasi pertanian ternyata tidak hanya sebatas berdampak pada perubahan alat dan cara usaha tani yang lebih efisien, akan tetapi ada indikasi telah mendorong terjadinya restrukturisasi dan reorientasi nilai dalam kehidupan petani itu sendiri. Seiring kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, telah muncul gejala-gejala lenyapnya kedalaman makna (deepness), kedangkalan bahasa, lenyapnya batas-batas sosial, bahkan semangat spiritual yang semakin luntur. Masyarakat kontemporer kita dewasa ini cenderung lebih mengutamakan gaya ketimbang makna, lebih menghargai penampilan ketimbang kedalaman, lebih mengejar kulit daripada isi (Piliang, 2011). Pada konteks realitas petani khususnya, menunjukan gejala-gejala yang identik semagaimana yang diungkapkan oleh Piliang (2011), misalnya penggunaan traktor yang disimbolkan sebagai petani modern sedangkan petani yang menggunakan sapi dilabeli petani yang tradisional. Citra petani modern dengan segala kecanggihan alat-alat mesin yang mereka gunakan seakan-akan menjadi simbol kesuksesan, simbol kemegahan dan simbol kekuatan. Padahal alat-alat mesin yang serba canggih tersebut tidak satu pun yang merupakan konstruksi dari realitas petani kita yang sesungguhnya. Kita tidak pernah memikirkan bahwa selalu ada konsekwensi kecanggihan teknologi yang kita pakai. Kita seakan-akan hanyut dalam euforia masyarakat modern yang menggunakan teknologi canggih padahal sesungguhnya kita sengsara ditengah pusaran penjajahan teknologi yang kita gunakan. Dengan istilah lain, simbol kesuksesan, simbol kekuatan, simbol kemegahan yang direpresentasikan dalam kecanggihan alat dan mesin serta teknologi pertanian lainnya bisa jadi masih bersifat semu, dan illusi.

Hingar-bingar modernisasi dan industrialisasi tidak berhenti pada sekedar akumulasi material/kapital (Piliang, 2011), akan tetapi ia memerlukan tanda-tanda untuk merepresentasikan akumulasi tersebut untuk menjadikannya sebagai tontonan (spectacle) yang mengabaikan realitas funsionalnya. Greenhouse termegah dan tercanggih (misalnya garden bay the bay di singapura) telah melunturkan realitas fungsionalnya sebagai arena budidaya tanaman, berganti menjadi simbol kemajuan, simbol kemakmuran dan simbol kesejahteraan. Akan tetapi simbol-simbol tersebut tidak lebih dari sekedar simbol semu, identitas semu, dan makna semu. Simbol kemegahan tersebut sekan tidak peduli dengan nasib petani konvensional yang tergopoh-gopoh mewujudkan kesejahteraan yang real. Simbol-simbol yang dikonstruksi oleh masyarakat modern juga berimplikasi pada reorientasi nilai dan konsep diri. Piliang (2011) mengilustrasikan bahwa masyarakat kontemporer adalah paling berpotensi untuk hilangnya konsep diri didalam hutan rimba citraan (image) masyarakat informasi. Masyarakat informasi global menawarkan beraneka ragam konsep diri lewat iklan, fashion show, teknologi kecantikan, rekayasa genetik, dll. Seakan-akan konsep diri itu kini adalah sesuatu yang dapat diperoleh sebagai sebuah komoditas, sesuatu yang dapat kita beli. Lenyapnya diri yang sesungguhnya menggiring pada lenyapnya –atau setidak-tidaknya – ditolaknya realitas, seperti fenomena pil ectasy. Yang dibeli dari pil ectasy adalah halusinasi dan ilusi. Ketika konsep diri kita menjadi tidak lebih dari sebuah pencitraan semu, illusi dan halusinasi, maka lenyaplah apa yang selama ini disebut sebagai identitas diri. Dengan istilah lain, maka masyarakat yang mengagungkan realitas semu atau masyarakat ectasy akan menggiring terjadinya dekontruksi identitas diri yang penuh dengan halusinasi dan pencitraan.

Sumber : Hamyana, S.ST,M.Si

 

Petunjuk Umum Penggunaan Pestisida Nabati

Secara umum penguasaan teknologi dalam pembuatan pestisida nabati, mulai dari teknik penyediaan bahan baku sampai produksi masih terbatas. Cara sederhana pemanfaatan pestisida nabati yang umum dilakukan oleh petani di Indonesia dan di negara berkembang lainnya adalah penyemprotan cairan hasil perasan tumbuhan (ekstraksi menggunakan air), pengolahan sederhana, penempatan langsung atau penyebaran bagian tumbuhan di tempat – tempat tertentu pada lahan pertanaman, pengasapan (pembakaran bagian tanaman yang mengandung bahan aktif pestisida), penggunaan serbuk tumbuhan untuk pengendalian hama di penyimpanan, dan pembuatan pestisida nabati dengan cara fermentasi.

Proses pembuatan pestisida nabati

Bagian tanaman seperti daun, bunga, biji dan akar bisa digunakan untuk pengendalian OPT dalam bentuk bubuk (bahan dikeringkan kemudian digiling atau ditumbuk) dan larutan hasil ekstraksi.

Proses ekstraksi sederhana dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu

  1. Ekstraksi bahan segar dengan air :
  2. Pengumpulan bahan/penyortiran
  3. Pencucian
  4. Penghancuran
  • diblender
  • ditumbuk
  1. Perendaman dalam air selama (1 – 3 hari)
  2. Penyaringan/pemerasan larutan hasil ekstraksi
  3. Larutan hasil ekstraksi siap pakai
  4. Ekstraksi bahan kering dengan air :
  5. Pengumpulan bahan/penyortiran
  6. Pengeringan
  • daun dikeringanginkan
  • biji/bagian yang lebih tebal dijemur di bawah sinar matahari
  1. Pencucian
  2. Penghancuran
  3. digiling atau ditumbuk
  4. Perendaman dalam air selama (1 – 3 hari)
  5. Penyaringan/pemerasan larutan hasil ekstraksi
  6. Larutan hasil ekstraksi siap pakai
  7. Ekstraksi dengan pelarut alkohol :
  8. Proses seperti di tersebut atas
  9. Ethanol diuapkan

Pembuatan pestisida nabati skala kecil secara sederhana bisa dilakukan oleh petani biayanya lebih murah dan memberikan nilai lebih dalam menekan biaya produksi usahatani.

Petunjuk pembuatan dan aplikasi pestisida yang berasal dari ekstrak tanaman:

  1. Pilih tanaman/bagian tanaman yang yang sehat (bebas dari serangan OPT)
  2. Apabila bahan pestisida akan disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama, pastikan bahwa bagian tanaman yang akan digunakan tersebut benar-benar kering dan disimpat pada tempat yang mempunyai ventilasi. Jangan disimpan dalam tempat yang terbuat dari plastik. Apabila bahan pestisida tersebut akan digunakan pastikan bahan tersebut tidak berjamur
  3. Untuk membuat ekstrak tanaman, gunakan peralatan khusus. Bersihkan peralatan tersebut setelah digunakan
  4. Pada saat pembuatan dan aplikasi ekstrak tanaman, usahakan jangan kontak secara langsung dengan ekstrak tanaman tersebut
  5. Simpanlah sediaan pestisida nabati di tempat khusus, tidak terjangkau oleh anak – anak dan
  6. Bila akan menggunakan biji tanaman, pastikan bahwa biji tersebut benar – benar kering
  7. Sebelum ekstrak tanaman digunakan dalam skala luas, buat percobaan dahulu pada skala yang lebih kecil
  8. Gunakan pakaian pelindung diri pada saat aplikasi pestisida nabati
  9. Jangan menyemprot berlawanan dengan arah angin dan saat angin kencang
  10. Jangan menyemprot ketika turun hujan
  11. Basuh tangan setelah aplikasi pestisida nabati
  12. Cucilah pakaian kerja setelah menggunakan pestisida nabati

Sumber : Prima Tani Balitsa (2008)

Pestisida Nabati

Bahan aktif pestisida nabati adalah produk alam yang berasal dari tanaman yang mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat – zat kimia sekunder lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke tanaman yang terinfeksi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tidak berpengaruh terhadap fotosintesis pertumbuhan ataupun aspek fisiologis tanaman lainnya, namun berpengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormone, reproduksi, perilaku berupa penarik, anti makan dan sistem pernafasan OPT.

Kelompok pestisida sintetik yang sudah dikembangkan dan dipasarkan saat ini banyak yang berasal dari pestisida nabati seperti karbamat dan piretroid. Pada tahun 1800-an ekstrak tembakau dan asap nikotin telah digunakan untuk mengendalikan hama. Di Asia dan sekitarnya para petani lebih mengenal bubuk pohon deris, yang mengandung bahan aktif rotenon sebagai zat pembunuh. Bahan aktif pirenthin I dan II serta anerin I dan II, yang diperoleh dari bunga Pyrentrum aneraria juga banyak digunakan. Penggunaan pestisida nabati kurang berkembang karena berbagai hal antara lain karena kalah bersaing dengan pestisida sintetis, dan juga karena ekstrak dari tanaman/tumbuhan umumnya mempunyai kadar bahan aktifnya tidak tetap, bervariasi dan tidak stabil. Lebih dari 1500 jenis tumbuhan dari berbagai penjuru dunia diketahui dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Di Filipina, tidak kurang dari 100 jenis tumbuhan telah diketahui mengandung bahan aktif insektisida. Di Indonesia terdapat 50 famili tumbuhan penghasil racun. Famili tumbuhan yang dianggap merupakan sumber potensial insektisida nabati antara lain Meliaceae, Annonaceae, Asteraceae, Piperaceae dan Rutaceae. Selain bersifat sebagai insektisida, jenis-jenis tumbuhan tersebut juga memiliki sifat sebagai fungisida, virusida, nematisida, bakterisida, mitisida maupun rodentisida. Jenis pestisida yang berasal dari tumbuhan tersebut dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal petani, dapat disiapkan dengan mudah menggunakan bahan serta peralatan sederhana.

Pestisida nabati dapat berfungsi sebagai : (1) penghambat nafsu makan (anti feedant); (2) penolak (repellent); (3) penarik (atractant); (4) menghambat perkembangan; (5) menurunkan keperidian; (6) pengaruh langsung sebagai racun dan (7) mencegah peletakkan telur.

Untuk membuat pestisida nabati diperlukan bahan – bahan berupa bagian dari tanaman misalnya daun, biji, buah, akar dan lainnya. Bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk, antara lain : cairan berupa ekstrak dan minyak, pasta serta bentuk padat berupa tepung atau abu. Bahan-bahan tersebut di atas umumnya dibuat dengan cara diblender, direbus dan direndam sebelum disemprotkan. Untuk jenis biji direndam terlebih dahulu kemudian ditumbuk/diblender. Sedangkan jenis daun dan umbi dapat diblender dan diambil ekstraknya. Sebelum digunakan bahan-bahan di atas dicampur dengan larutan sabun/ditergent dan direndam semalam, setelah itu siap digunakan. Hal lain yang harus diperhatikan sebelum membuat ramuan pestisida nabati adalah mengetahui terlebih dahulu hama atau penyakit yang menyerang sayuran yang ditanam.

Efektivitas suatu bahan-bahan alami yang digunakan sebagai pestisida nabati sangat tergantung pada bahan tumbuhan yang dipakai, karena satu jenis tumbuhan yang sama tetapi berasal dari daerah yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan sifat bioaktif atau sifat racunnya tergantung pada kondisi tumbuh, umur tanaman dan jenis dari tumbuhan tersebut. Beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan pestisida nabati adalah keunggulan dan kelemahan penggunaan pestisida nabati tersebut. Keunggulan pestisida nabati antara lain : (1) mengalami degradasi/penguraian yang cepat oleh sinar matahari; (2) memiliki efek/pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan serangga walapun jarang menyebabkan kematian; (3) toksitasnya umumnya rendah terhadap

hewan dan relatif lebih aman pada manusia (lethal dosage (LD) >50 Oral); (4) memiliki spektrum pengendalian yang luas (racun lambung dan syaraf) dan bersifat selektif; (5) dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang telah kebal pada pestisida sintetis; (6) fitotoksitas rendah, yaitu tidak meracuni dan merusak tanaman dan (7) murah dan mudah dibuat oleh petani.

Kelemahan pengggunaan pestisida nabati antara lain : (1) cepat terurai dan aplikasinya harus lebih sering; (2) caya racunnya rendah (tidak langsung mematikan serangga/memiliki efek lambat); (3) kapasitas produksinya masih rendah dan belum dapat dilakukan dalam jumlah massal (bahan tanaman untuk pestisida nabati belum banyak dibudidayakan secara khusus); (4) ketersediaannya di toko-toko pertanian masih terbatas dan (5) kurang praktis dan tidak tahan disimpan.

Sumber : Prima Tani Balitsa (2008)

Kawasan Hutan Wujud Pelanggaran Konstitusi

Oleh: Mutiono

Istilah kawasan hutan mungkin sudah cukup familiar bagi sebagian kalangan terutama bagi yang bekerja maupun fokus mendalami bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Tidak sedikit juga kalangan yang telah merepresentasikan kawasan hutan sebagai hutan itu sendiri. Menurut saya, pandangan seperti itu merupakan suatu kesalahkaprahan yang berbahaya dan harus sesegera mungkin dibongkar. Hal ini menjadi penting karena kadangkala suatu persoalan berawal dari kesalahan kita dalam memandang sesuatu hal, artinya berawal sejak kita mulai berpikir terhadap sesuatu. Sebelum saya memulai pembahasan ini, sebagai wujud budaya dialektis, saya sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin merespon untuk berdiskusi dan membahas lebih lanjut pemikiran ini karena bagi saya tidak ada satupun pengetahuan yang benar secara absolut.

Secara umum definisi kawasan hutan dirujuk dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Definisi tersebut jelas berbeda nyata dengan definisi hutan yang telah didefinisikan terlebih dahulu pada pasal sebelumnya yaitu sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa hutan dan kawasan hutan itu berbeda nyata. Pada definisi kawasan hutan jelas disebutkan bahwa wujud kawasan hutan adalah “wilayah”, sedangkan pada definisi hutan, wujudnya adalah “dominasi pepohonan artinya adanya fisik pepohonan”. Berangkat dari dua hal tersebut sudah jelas ada perbedaan mendasar antara hutan dan kawasan hutan yang masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri yang disamping bermakna lanskap ekologis juga memiliki makna yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai konstruksi sosial, hukum dan administratif beserta berbagai konsekuensinya (Syafitri 2013). Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam memandang dan memperlakukannya baik dalam konsep maupun praktik.

Adapun pernyataan mengenai kawasan hutan merupakan wujud pelanggaran konstitusi sebagaimana judul tulisan ini setidaknya saya dasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut. Pertama, keberadaan kawasan hutan menyebabkan sumber agraria (bumi) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar 66,7 persen atau 2/3 luas wilayah daratannya diklaim hanya dikuasai oleh satu sektor teknis saja padahal berbicara wilayah dalam konteks agraria mencakup segala hal termasuk aktivitas yang meliputinya dan tidak mungkin dapat dijalankan oleh satu sektor teknis saja. Kondisi tersebut jelas membuat penguasaan agraria menjadi tidak efisien dan tidak mampu memakmurkan rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan 4.

Kedua, dikuasainya 2/3 wilayah NKRI oleh sektor teknis (kehutanan dan lingkungan hidup), membuat pemanfaatan wilayah hanya untuk kepentingan sektor kehutanan dan lingkungan hidup saja yaitu pemanfaatan hutan produksi, konservasi dan lindung sebagaimana telah distrukturisasikan masing-masing menjadi kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung sehingga meniadakan kepentingan lain yang tidak kalah penting dalam pemanfaatan wilayah NKRI. Adapun peluang penggunaan untuk keperluan lainnya dapat dilakukan, itupun sangat kecil dan rumit untuk dapat dilaksanakan sehingga berpotensi menghambat pembangunan, efisiensi dan kemakmuran rakyat.

Secara spesifik dapat kita tinjau dari kawasan hutan produksi yang keberadaannya hampir separuh dari 2/3 kawasan yang diklaim oleh kehutanan dan lingkungan hidup, jika dibandingkan dengan areal penggunaan lain (APL) jumlahnya hampir setara, artinya produksi hasil hutan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan lainnya baik pertanian, perkebunan, pembangunan infratsruktur untuk fasilitas umum, pemenuhan hak atas lahan bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Efisiensi dan kemakmuran selalu tidak pernah lebih baik jika hanya pada 1 pilihan dibandingkan dengan banyak pilihan dan tentunya tidak memenuhi prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan 4.

Atas ketimpangan tersebut, tidak sedikit ditemukan berbagai kasus disetiap daerah yang wilayahnya telah diklaim sebagai kawasan hutan, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan hak milik pribadinya yang secara faktual telah dikuasai secara turun temurun, kehilangan pekerjaannya yang sejak awal bergantung pada hutan, mendapatkan ancaman dan ketakutan, memperoleh perlakuan diskriminatif, hingga tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum untuk mengurus hak-haknya sebagaimana banyak diungkap dari hasil Inkuiri Nasional Komnas Ham tahun 2014 yang telah keluar publikasi hasilnya tahun 2016 serta berbagai kasus konflik masyarakat adat dan lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan di berbagai daerah yang muncul di pemberitaan maupun hasil-hasil penelitian. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan kembali urgensi kawasan hutan produksi yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan baik di hutan alam maupun tanaman pada masa kini dibandingkan dengan kepentingan penggunaan lainnya yang lebih mendukung pembangunan perekonomian nasional sehingga diberikan alokasi khusus untuk memproduksi hasil hutan hampir mencapai 70 juta hektar luasnya beserta berbagai konsekuensi hukum dan administrasi yang menyertainya. Kondisi tersebut jelas telah melanggar amanat konstitusi pasal 28D ayat 1 dan 2, pasal 28 G ayat 1, pasal 28 H ayat 1 dan 4, dan pasal 28 I ayat 2.

Ketiga, kawasan hutan sebagai wujud penguasaan hutan oleh negara seakan-akan telah menjadikan munculnya dualisme penguasaan lahan oleh negara sebagaimana 1/3 wilayah menjadi kewenangan BPN dan 2/3 wilayah menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, seharusnya kementerian teknis tidak berwenang atas penguasaan sumber agraria melainkan hanya pada fungsi hutan saja yang berfokus pada fisik hutan itu sendiri. Kondisi tersebut membuat ketidakpastian hukum pertanahan di Indonesia. Selain memberatkan tugas dan fungsi KLHK sebagai kementerian teknis, hal tersebut juga berpotensi menjadikan bisnis sektor kehutanan beralih kepada bisnis lahan dan perizinan. Implikasinya adalah banyaknya lahan yang tidak mampu terurus sehingga memunculkan kondisi ekstra legal, banyaknya kawasan hutan yang tidak berhutan, hak-hak masyarakat yang tidak dapat terselesaikan dan pembangunan yang terhambat.

Perlu dipahami, ada cara pandang yang menurut saya kurang tepat dalam amanat penguasaan seluruh hutan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Seluruh hutan di Indonesia dinyatakan dikuasai oleh Negara. Jika kita tinjau, syarat penguasaan oleh Negara seperti tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 2, ada dua, yaitu 1) Cabang produksi penting bagi negara, dan 2) menguasai hajat hidup orang banyak (memiliki fungsi publik). Ditinjau dari syarat 1, dapat dilacak penguasaan hutan ini dikarenakan kepentingan ekonomi masa orde baru yang menggunakan hutan sebagai penopang perekonomian nasional melalui munculnya UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967. Pada saat itu, fokus pemanfaatan hutan adalah produksi kayu sebagai produk penting dalam penunjang perekonomian negara. Jika ditinjau saat ini, menganggap hutan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara sudah tidak relevan mengingat tidak lagi dijadikan produksi utama untuk menopang perekonomian pada kondisi perekonomian negara yang saat ini sudah cukup stabil.

Ditinjau dari syarat 2, tidak seluruh hutan memiliki fungsi publik. Sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 3, yang dikuasai oleh negara adalah sumber agraria berupa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Maka jelas, yang mempunyai kriteria fungsi publik adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya tanpa diproduksi (given) dan apabila aksesnya terhadap barang itu ditutup maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang sehingga perlu dikuasai negara untuk dilakukan pengaturan. Hutan yang merupakan dominasi pepohonan sama halnya dengan jenis sumber agraria berbentuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti tambang, namun perlu diketahui selain ada hutan yang given atau tidak ada yang memproduksinya seperti halnya hutan alam, ada juga hutan tanaman yang tidak given tetapi ditanam oleh seseorang dengan tujuan tertentu sehingga memiliki fungsi private. Maka dari itu, negara tidak berhak menguasai seluruh hutan karena terdapat jenis hutan tanaman yang memiliki fungsi private. Adapun pandangan yang menyatakan bahwa setiap pohon memiliki fungsi publik sebagai penghasil udara bersih, perlindungan wilayah dan menjaga tata air, maka apabila negara berkenan menguasai fungsi publik tersebut pada hutan tanaman, sudah seharusnya negara memberikan ganti/ penghargaan yang setara atas fungsi publik yang dihasilkan oleh hutan tanaman tersebut atas usaha seseorang mempertahankan fungsi publik dan tidak memanfaatkan fungsi privatenya. Apabila tidak ada penggantian/penghargaan dari negara terhadap fungsi publik yang dihasilkan hutan tanaman, maka negara tidak berhak mengatur pohon tersebut untuk berfungsi publik. Maka dari itu, sudah seharusnya, negara tidak berhak menguasai seluruh hutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ada hutan tanaman yang memiliki fungsi private. Disamping itu, penguasaan hutan oleh negara memiliki konsekuensi hukum dan administrasi serta memiliki potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Keempat, pengukuhan kawasan hutan yang tidak sebagaimana mestinya telah menimbulkan banyak persoalan. Setidaknya ada 2 hal utama dalam pengukuhan kawasan hutan yang menimbulkan banyak persoalan. Pertama, proses pengukuhan sebelum munculnya putusan MK nomor 45/PUU-IX/2011 yang memperbolehkan proses pengukuhan cukup pada tahap penunjukan telah membuat banyak hak masyarakat belum terselesaiakan sehingga masuk dalam kawasan hutan, artinya setelah suatu wilayah menjadi kawasan hutan, konsekuensi hukum dan administrasinya berlaku terhadap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat banyak hak masyarakat terabaikan, apalagi dasar penunjukannya adalah peta tata guna hutan kesepakatan (TGHK) yang tidak memuat secara komprehensif dalam menggambarkan kondisi suatu wilayah. Kedua, penetapan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan seluruh sektor dan telah mempertimbangkan kepentingan nasional, namun hingga kini penetapannya dilakukan hanya oleh menteri saja sehingga seluruh hasil penetapan hutan adalah ilegal dan perlu dilakukan perombakan ulang secara keseluruhan dengan proses yang lebih transparan dan berkeadilan.

Kelima, UU Nomor 41 tahun 1999 mesyaratkan adanya luas minimal kawasan hutan disetiap DAS dan atau pulau minimal 30% dari luas daratan. Dalam konteks fungsi ekologis, penetapan luas minimal 30% kawasan hutan menurut saya adalah adalah suatu kesalahan berfikir. Disamping belum jelasnya dasar penentuan angka 30%, pembatasan yang didasarkan pada kawasan hutan merupakan kesalahan fatal karena kepentingan ekologis hubungannya adalah dengan fisik hutan bukan dengan wilayah administrasi hutan, artinya fokus dari pembatasan ini justru bukan pada keberadaan fisik hutan melainkan hanya wilayah administrasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan baik itu berhutan maupun tidak. Hal tersebut tentu meniadakan kontribusi keberadaan hutan adat dan hutan hak yang tidak masuk dalam wilayah administrasi kawasan hutan yang juga dapat berkontribusi pada fungsi ekologis di suatu wilayah, sebagaimana kita tahu hutan rakyat/hak di jawa jumlahnya setiap tahun semakin meningkat dan mampu menutup kekurangan luas hutan negara di jawa apabila menggunakan standart 30%. Kondisi demikian menunjukkan bahwa batas minimal tidak seharusnya ditujukan untuk kawasan hutan melainkan tutupan biofisik hutan sehingga fungsi ekologisnya benar-benar tercapai. Penetapan luas minimal 30% kawasan hutan justru hanya melanggengkan rezim penguasaan wilayah oleh satu sektor teknis, tidak menghargai keberagaman kontribusi pembangunan hutan oleh masyarakat dan dapat menghambat pembangunan serta penyelesaian hak masyarakat dalam suatu daerah yang terlanjur telah ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Dari kelima argumentasi diatas, saya berkeyakinan bahwa keberadaan kawasan hutan telah secara nyata melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dihapuskan keberadaannya. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Menghapus konsep kawasan hutan dan melakukan penetapan ulang kebutuhan hutan lindung dan konservasi di Indonesia melalui prosedur yang benar dan dikonsolidasikan dengan semua sektor. Kedua, lahan bekas kawasan hutan produksi dikontestasikan untuk berbagai kepentingan baik bisnis, pembangunan infrastruktur/fasilitas umum maupun penyelesian hak-hak masyarakat melalui program reforma agraria. Ketiga, mengembalikan fungsi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai kementerian teknis yang tidak berwenang terhadap otoritas kewilayahan dan melakukan devolusi penguasaan hutan kepada pihak yang benar-benar mampu mengelola hutan serta meminimalisir kontrol pemerintah terhadap pengelolaan hutan. Keempat, membentuk badan otorita reforma agraria untuk menyusun program, mengkoordinasikan antar sektor, mempercepat proses dan menangani konflik dari surplus lahan 2/3 wilayah daratan Indonesia. Kelima, pada intinya melakukan perombakan ulang struktur dan penguasaan kehutanan yang telah terjadi melalui sebuah kerangka reforma kehutanan.

Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh

Kefir adalah produk susu fermentasi dengan menggunakan bibit kefir grain. Kefir memiliki tekstur yang hasil fermentasinya mirip dengan yogurt. Perbedaan  ketiganya terletak pada bahan yang dipakai untuk melakukan proses fermentasi. Berikut perbedaannya :  Yogurt merupakan susu fermentasi dengan 2 jenis bakteri (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus), Yakult merupakan susu fermentasi dengan bakteri Lactobacillus casei jenis Shirota, Kefir adalah susu fermentasi dengan kefir grain yang terdiri dari berbagai jenis asam laktat dan ragi. Di dalam kefir terkandung mikroflora yaitu 18 jenis lactobacillus, 8 jenis streptococci, 14 jenis ragi dan 2 jenis acetobacter (kesemuanya ada sekitar 60 jenis mikroflora).

Kefir merupakan pangan fungsional, yang didalamnya mengandung probiotik serta mempunyai fungsi lain sebagai pengobatan. Artinya selain berfungsi sebagai bahan pangan, kefir pun juga berfungsi sebagai Probiotik dan “obat”. Bibit Kefir berasal dari pegunungan kaukasus yang mayoritas beragama Islam, yang masyarakatnya telah mengkonsumsi kefir selama berabad-abad. Mayoritas penduduk di daerah pegunungan kaukasus berumur seratus tahun lebih. Mereka percaya bahwa benih kefir diberikan kepada rakyat kaukasus oleh Nabi Muhammad saw, sehingga kefir ini disebut “The grain of prophet” (benih dari nabi). Kata kefir berasal dari kata “kaafuura” yang berarti “air dari mata air di surga yang berwarna putih, harum dan sedap rasanya”.  Surat Al Insan (QS, 76:5-6)

Beberapa macam kefir yang umum ada 3 antara lain yaitu  Kefir Prima, Kefir Bening dan Kefir Medika. Banyak laporan medis menunjukkan bahwa kefir telah membantu pengobatan psoriasis, eksim, alergi, migraine, asam urat, ramatik arthritis, candidiasis dan colitis. Bahkan WHO telah melaporkan bahwa Kefir sangat efektif mengobati TBC dan tifus. Kefir mengandung probiotik yang sangat baik untuk tubuh manusia dan berbeda dengan prebiotik. Probiotik berarti makanan atau minuman yang berisi mikroorganisme-mikroorganisme yang diharapkan begitu masuk dalam tubuh akan dapat berguna dan meningkatkan kesehatan tubuh. Makanan probiotik bisa berbentuk yogurt, keju,mentega, sari buah dan susu formula yang difortifikasi dengan bakteri asam laktat. Akhir-akhir ini probiotik juga diformulasi dalam bentuk tablet maupun kapsul suplemen. Sedangakan Prebiotik adalah karbohidrat yang tidak dicerna tubuh, namun dapat dicerna oleh mikroba yang menguntungkan dalam tubuh, sehingga meningkatkan kesehatan. Prebiotik umumnya meningkatkan komposisi mikroba yang menguntungkan (serta meningkatkan aktivitasnya) dan mengurangi mikroba yang merugikan dalam tubuh. Dapat dikatakan bahwa Prebiotik merupakan sumber makanan bagi Probiotik. Prebiotik secara alami terdapat pada biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Produk olahan kedelai seperti susu kedelai, tempe, tahu, dan tauco, kaya akan prebiotik.

Kefir mempunyai manfaat yang sangat banyak antara lain

  1. Sebagai sumber berbagai macam enzim pencernaan yang akan membantu meringankan proses pencernaan dalam saluran pencernaan
  2. Merangsang produksi enzim di dalam tubuh dan membantu memperbaiki fungsi empedu dan pankreas, meringankan kerja empedu, liver dan pankreas
  3. Memiliki sifat menekan berbagai macam radang organ penting bagian dalam tubuh (anti-inflammatory)
  4. Memperbaiki fungsi otot, sendi dan sistem motorik tubuh
  5. Melindungi tubuh dari infeksi virus
  6. Menyembuhkan Candidiasis (serangan jamur pada organ selaput lendir pada mulut)
  7. Mampu mencegah paru-paru basah dan radang paru-paru (pneumonia)
  8. Mencegah serangan asma, mencegah asma kambuh, mengobati asma saat sedang kambuh
  9. Mengobati masuk angin
  10. Mampu meredakan dan menyembuhkan penyakit bronkitis
  11. Mengobati infeksi saluran pernafasan atas
  12. Mampu meredakan flu dan mencegah flu babi
  13. Mampu mengobati tukak lambung (gastritis)
  14. Mencegah dan meringankan haemorrhoid (ambeien/wasir)
  15. Mencegah dan mengobati encok
  16. Memperkuat otot jantung. Mencegah jantung koroner
  17. Menyehatkan ginjal. Memperbaiki fungsi ginjal. Meringankan kerja ginjal
  18. Sangat efektif mempercepat penghentian perdarahan pada luka baru maupun lama\
  19. Melindungi tubuh dari serangan TBC
  20. Sebagai sumber bakteri probiotik yang baik bagi usus
  21. Mengendalikan berat badan
  22. Memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis
  23. Membersihkan saluran pencernaan
  24. Sumber alternatif pengganti susu bagi penderita lactose intolerance (tidak cocok susu)
  25. Sangat efektif menurunkan kadar gula dalam darah. Sangat baik bagi penderita diabetes
  26. Baik bagi kesehatan liver, ginjal, lambung dan usus
  27. Dan masih banyak lagi lainnya

Mekanisme Pembuatan Kefir

Cara membuat kefir :

Bahan :

  1. Grain/bibit kefir
  2. Susu segar kambing/sapi, susu almond, susu kedelai dsb

Tahapan :

  1. Siapkan wadah bersih tertutup
  2. Campurkan grain dengan susu komposisi 1 : 20 (komposisi tdk saklek, bisa berapun dan berpengaruh pada lamanya proses fermentasi)
  3. Aduk rata campuran susu dan grain, simpan dalam wadah yang sudah disediakan tutup tapi jangan rapat dapat grain bisa bernafas (grain ini makhluk hidup yg butuh udara dan kasih sayang)
  4. Simpan wadah yg berisi susu tersebut di tempat kering, bersih, hangat dan terlindung dr sinar uv
  5. Fermentasikan selama 2 x24 jam dan aduk lagi pada 24 jam pertama
  6. Pada 24 jam kedua kefir bisa dipanen dengan cara saring adonan pisahkan antara grain dengan susu. Grain bisa dipakai lagi dan susu simpan dalam wadah terpisah.

Sumber : Komunitas Kefir Indonesia