iklan

Khittah Kesejahteraan Petani

incagri.com Incagri.com

Oleh: Sofyan Sjaf*)

Negeri agraris ini tak kunjung selesai berpolemik. Kata pemerintah, stok pangan aman, harga pangan terkendali, petani diuntungkan, dan lain sebagainya.  Sebaliknya polemik impor beras masih terjadi, harga bawang merah di tingkat petani terjun bebas, petani menjerit, dan sederet peristiwa lainnya yang terjadi di negeri agraris ini. Saya sendiri tidak ingin berpolemik, melainkan bermaksud merajut kehendak bersama.  Dari mereka yang berpolemik, tersurat dua kata yang ingin dituju, yakni kesejahteraan petani.  Pertanyaannya bagaimana upaya mewujudkannya?

Mengenali persoalan

Tidak jarang penentu kebijakan pemerintah hari ini, kurang tepat mengenali akar persoalan pertanian di negeri ini. Akibatnya paket kebijakan pertanian yang dikeluarkan tidak serta merta mampu menjawab kebutuhan yang diharapkan.  Jika tujuannya menyejahterakan petani, maka yang terpenting adalah mengenali penyebab terjadinya kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan pembangunan pertanian yang terus berlangsung, sehingga kesejahteraan petani masih sebatas retorika. Disinilah pentingnya memahami dan mengenali pertanian secara utuh.

Setidaknya empat hal yang penting dipahami dan dikenali, pertama, pertanian identik dengan pedesaan. Membangun pertanian berarti membangun pedesaan dan sebaliknya. Sebagai negara yang memiliki 73,14% desa bercorak pertanian (dari 74.053 desa), maka bangunan sistem Indonesia yang sesungguhnya adalah agricultural system, bukan yang lain. Ini mempertegas bahwa kesejahteraan petani hanya bisa diperoleh melalui pengelolaan pedesaan berbasis agricultural system. Dalam agricultural system, penentu kebijakan harus pandai memahami hadir dan berprosesnya sistem sosial, sistem budaya (pengetahuan), sistem ekonomi, dan sistem politik.  Keempat sistem ini harus mampu diramu menjadi formula kebijakan yang tepat untuk petani.

Kedua, pertanian bukan semata-mata tata kelola produksi, tetapi pertanian adalah tata kelola kehidupan. Sebagai sistem, pertanian harus dipandang dari sisi komoditi (obyek) dan sisi petani (subyek).  Obyek-subyek tersebut merupakan satu kesatuan yang selalu memperhatikan dimensi ruang. Oleh karenanya, kebijakan pertanian harus mampu memahami karakter spesifik lokasi dan menempatkan petani sebagai determinasi pembangunan pertanian. Menyeragamkan kebijakan pertanian sama halnya membangun persoalan baru dan semakin memperparah arah pembangunan pertanian ke depan.

Ketiga, pertanian adalah sektor yang potensial sebagai pemantik konflik pada struktur masyarakat majemuk.  Instabilitas harga pangan adalah titik masuk politisasi perbedaan di masyarakat. Delapan tahun yang lalu, FAO melaporkan bahwa kenaikan harga bahan pokok sebagai pemicu kerusuhan di negara-negara berkembang. Sheeran (2009) menambahkan orang-orang lapar membuat kerusuhan sekurangnya di 30 negara. Harga pangan yang membumbung menjadi pangkal kerusuhan di Haiti dan terjungkalnya perdana menteri negara tersebut.  Untuk itu, kebijakan stabilitas harga pangan sangat penting, tetapi tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi kikinian.

incagri.com Incagri.com

Keempat, pertanian adalah sektor yang memberikan peluang besar penyerapan tenaga kerja di pedesaan. White (2011) menyebutkan setengah populasi penduduk negara-negara berkembang adalah penduduk yang tergolong pemuda dan 70 persen hidup dalam kemiskinan ekstrim yang tinggal di pedesaan. Umumnya, mereka bermigrasi dari desa ke kota dan memilih bekerja di sektor lain.  Studi KRKP (2016) menyebutkan 54 persen anak petani hortikultur dan 63 persen anak petani padi tidak ingin menjadi petani sebagaimana orang tua mereka. Vellema (2011) menyebutkan fenomena ini sebagai lost generation.  Dengan mempertimbangkan dominasi golongan muda pada tahun 2020 (271 juta) dan tahun 2035 (305 juta), maka kebijakan pertanian penting untuk mendorong kewirausahaan sosial berbasisi teknologi kepada pemuda-pemudi Indonesia.

Khittah

Khittah didefinisikan sebagai rencana, peta jalan, dan garis perjuangan. Khittah kesejahteraan petani adalah rencana dan peta jalan yang akan ditempuh untuk memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia. Lalu sejauhmana pemerintah memiliki khittah kesejahteraan petani?  Beranjak atas empat hal penting di atas, penulis belum melihat adanya formulasi kebijakan yang terkonsolidasi dengan baik untuk kesejahteraan petani. Padahal situasi dan kondisi Indonesia ke depan sangat membutuhkan khittah kesejahteraan petani. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah salah satu dari sekian ancaman yang sudah berada di depan mata kita.

Dengan tidak bermaksud menihilkan kinerja pemerintah hari ini, penulis menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin menyusun khittah kesejahteraan petani.  Setidaknya tiga pilar utama mewujudkan khittah tersebut.  Pertama, gagasan genuine pembangunan pertanian Indonesia. Dengan mengenali empat persoalan pertanian sebelumnya, maka seyogyanya pemerintah mampu meletakkan posisi pertanian Indonesia yang hendak menjadi tujuan bersama. Saatnya pemerintah hadir dengan gagasan pembangun pertanian yang beririsan dengan pembangunan pedesaan. Adapun mainstream gagasannya adalah kesejahteraan petani dan peran golongan muda pedesaan dalam kewirausahaan sosial berbasis teknologi. Meski swasembada pangan menjadi target penting, tetapi pelaksanaannya masih bersifat sporadis!

Kedua, pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan pedesaan.  Peringatan White dan Vellema tentang tumbuhnya golongan muda dan gejala loss generation, nampaknya perlu dipikirkan secara serius. Peluang menggerakkan sarjana-sarjana lulusan fakultas/jurusan/program studi pertanian (setiap tahunnya minimal 3.400 orang) menjadi fasilitator sekaligus calon wirausaha muda yang memiliki kemampuan bekerjasama dengan pemuda desa.  Berbekal pengetahuan manajemen dan penguasaan teknologi pertanian, sarjana-sarjana pertanian tersebut diorientasikan sebagai pelopor dan ujung tombak terwujudnya kesejahteraan petani.

Ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Mata rantai yang panjang dan banyaknya keterlibatan para pihak dalam pendistribusian pangan, menyebabkan keuntungan hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki kapital besar.  Juga petani (produsen) dan masyarakat (konsumen) akan selalu dirugikan.  Oleh karena itu, diperlukan upaya keras memperpendek rantai distribusi pangan melalui sistem informasi komoditas yang dengan cepat mempertemukan produsen dan konsumen. Namun demikian, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah petani harus terorganisir dengan baik.

Akhirnya untuk menyejahterakan petani tidak cukup hanya keinginan saja, melainkan harus disertai dengan khittah yang melekat dalam jiwa dan diri penentu keputusan pertanian di negeri ini!

 

*Penulis adalah Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB. Email: sofyansjaf@gmail.com; sofyansjaf@apps.ipb.ac.id

incagri.com Incagri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *