iklan

Kesalahan Berpikir Tentang Kehutanan

incagri.com Incagri.com

Pembangunan kehutanan versus perkebunan

Pembangunan kehutanan dibandingkan dengan pembangunan komoditas perkebunan menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dan menarik untuk dilihat lebih lanjut (Soedomo 2013). Setidaknya dapat dilihat dari peran/campur tangan pemerintah dalam usaha perkebunan dengan usaha kehutanan menunjukkan implikasi terhadap performa usaha keduanya yang sangat berlawanan. Keterlibatan pemerintah yang kecil dalam usaha perkebunan membuat keterlibatan rakyat kecil dalam usaha tersebut menjadi lebih besar dibandingkan pada usaha kehutanan yang justru sangat kecil keterlibatan masyarakatnya akibat campur tangan pemerintah yang besar. Misalnya dapat dilihat dalam beberapa komoditas seperti karet, kelapa dan kopi, luas perkebunan rakyat justru melampaui luas perkebunan milik negara ataupun swasta besar. Sekitar 80% kebun karet adalah milik rakyat, kelapa dan kopi hampir 100%, kakao telah mencapai 90% dan sawit yang terus berkembang menjadi komoditas primadona yang luas total pembangunannya di Indonesia telah mencapai 8 juta hektar dari swasta besar, kebun rakyat maupun BUMN (Soedomo 2013).

Kondisi sebaliknya justru terjadi di Kehutanan, jumlah perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA atau HPH) yang pada tahun 1992 jumlahnya mencapai 580 unit, namun pada tahun 2013 jumlahnya menurun drastis menjadi 277 unit, tahun 2014 menjadi 273 unit dan tahun 2015 menjadi 269 unit (DEPHUT 2009, KLHK 2016). Perkembangan hutan tanaman juga tidak menunjukkan performa yang membanggakan, sejak dicanangkan tahun 1980an, hingga tahun 2013, IUPHHK-HT atau HTI yang terbangun hanya sekitar 4,3 juta hektar atau secara nasional kemampuan membangunnya rata-rata hanya sekitar 200 ribu hektar pertahun, angka tersebut sangat jauh tertinggal dengan komoditas perkebunan seperti sawit yang telah mencapai luasan sekitar 8 juta hektar (Soedomo 2013). Begitujuga alokasi kawasan hutan yang telah dicanangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 untuk pengusahaan hutan skala kecil sebesar 5,57 juta hektar masih sepi peminat yaitu baru 0,67 juta hektar pada tahun 2011 dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga dicanangkan program perhutanan sosial 12,7 juta hektar untuk masyarakat yang ternyata hingga tahun 2017 baru sekitar 1,5 juta hektar saja yang teralokasikan.

Dari kondisi tersebut, tentu menjadi pertanyaan kritis bagi kita semua. Kenapa masyarakat terlihat enggan berkontribusi terhadap pembangunan hutan? dan Mengapa pembangunan kehutanan terlihat lesu sedangkan pembangunan perkebunan justru bergairah? Dalam konteks ini, perlu juga disampaikan kritik terhadap fenomena berbagai kampanye yang mencoba membenturkan sawit dengan hutan, yang kurang lebih berbunyi “stop pembangunan sawit karena merusak hutan”! Perlu ditinjau lebih mendalam lagi, apakah memang kerusakan hutan berasal dari pembangunan sawit semata atau justru dari faktor lain yang justru bisa jadi dari kehutanan sendiri yang tidak pernah mau memperbaiki diri akibat belenggu doktrin kehutanan ilmiah. Perlu kita ketahui, usaha adalah persoalan preferensi rasional calon pengusaha untuk mengusahakan sesuatu yang dianggap menguntungkan. Apa yang dianggap menguntungkan pasti akan diusahakan, begitupula apa yang dianggap tidak mendatangkan keuntungan tentu akan ditinggalkan/ tidak diminati untuk diusakan. Lalu mana yang lebih menguntungkan antara bisnis sawit dengan bisnis hutan? Jika sawit lebih menguntungkan, maka tentu orang akan berbondong-bondong menanam sawit bagaimanapun caranya bahkan jika harus dengan membakar hutan yang dianggap tidak menguntungkan itu. Itulah yang terjadi pada kehutanan. Jadi sangat naif apabila meminta usaha bidang lain untuk berhenti dengan menjelek-jelekkannya (penyebab kerusakan) sedangkan usaha bidang sendiri tidak menarik untuk diusahakan. Bukankah menjelek-jelekkan warung tetangga yang lebih laku supaya orang beralih membeli di warung kita yang lebih mahal adalah suatu dosa besar? Maka dari itu, sudah seharusnya kehutanan berbenah memperbaiki diri supaya lebih menguntungkan dan diminati sehingga orang dengan sendirinya mau menanam pohon tanpa dipaksa. Coba bayangkan apabila harga 1 lembar daun 100 ribu rupiah, apakah Anda akan menyia-nyiakan pekarangan Anda untuk tidak ditanami pohon? Jadi biarkanlah orang berkompetisi untuk menentukan pilihan usaha yang terbaik, pemerintah bidang kehutanan dan pendidikan tinggi kehutanan sudah selayaknya bekerja keras untuk membuat usaha kehutanan menjadi lebih efisien dan menarik untuk diusahakan.

incagri.com Incagri.com

 Pembatasan penggunaan produk kehutanan

Sering kita mendengar kampanye mengenai pengurangan penggunaan kertas atau tisu karena dapat merusak hutan? Bagi yang sering, tentu alasannya adalah karena keduanya terbuat dari kayu dan logikanya semakin banyak menggunakan kertas dan tisu atau produk hasil hutan lainnya maka akan semakin banyak pohon yang ditebang, benarkah? Mari kita tinjau lebih mendalam. Semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak penawaran pula artinya semakin banyak demand, maka supply juga akan semakin meningkat. Prinsip tersebut umum digunakan dalam kegiatan jual beli. Logika itulah yang dipakai oleh banyak kalangan bahwa apabila permintaan kertas dan tisu meningkat makan perusahaan akan semakin banyak menebang pohon untuk membuat produk tersebut artinya hutan akan habis. Jika demikian, apakah sampai saat ini kita tidak bisa melihat tanaman sawit karena permintaan minyak sawit tinggi? Atau kita tidak bisa melihat padi karena setiap hari orang membutuhkan nasi? Tentu tidak bukan? Artinya semakin tinggi permintaan terhadap produk hasil hutan maka harga akan meningkat dan justru orang akan berusaha mengusahakan bahan bakunya. Oleh sebab itu, jika permintaan meningkat bukan hanya penebangan yang terjadi tapi penanaman juga akan dilakukan sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan hutan karena bisnisnya menguntungkan. Bagaimana jika sebaliknya dengan dibatasi, apakah akan melestarikan hutan? tentu tidak juga, karena hutan menjadi dianggap tidak penting dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, orang menjadi tidak berminat dalam membangun hutan dan cenderung akan mengganti dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Itulah sebabnya, banyak perusahaan kehutanan yang tutup, pembangunan kehutanan lesu baik swasta besar maupun oleh masyarakat kecil dan banyak berkembang komoditas lain berbasis lahan seperti perkebunan yang jauh lebih menguntungkan karena permintaan dari produk hasil perkebunan tergolong tinggi. Jadi dari mana kerusakan hutan itu berasal? Ya, dari awal kita mulai berpikir!

Pengusaha versus pemerintah

Kerusakan hutan, sering dialamatkan pada pengusaha yang dianggap curang dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sedangkan pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang paling peduli dan tahu bagaimana hutan harus diurus dengan berbagai sosialisasi, aturan/ kebijakan beserta sanksi-sanksinya. Apakah memang demikian? Mari kita tinjau. Apakah pernah kita akan melakukan usaha untuk rugi? Apakah ada orang yang memulai usaha namun menginginkan usahanya tidak berkelanjutan? Jika ada, silakan ditunjukkan. Sekelas penjual pulsa atau penjual gorengan juga pasti akan mengharapkan usahanya untung dan dapat terus berkembang atau maju. Begitupula orang yang memutuskan untuk menginvestasikan uangnya untuk usaha dibidang kehutanan, apakah ada yang menginginkan rugi atau usahanya segera mati? Tidak ada satupun. Maka dari itu stop untuk menyalahkan pengusaha. Pengusaha hanya melakukan cara bagaimana supaya usahanya tetap untung dan tidak rugi. Pertanyaannya kemudian, kenapa pengusaha merusak hutan? Jawabannya tentu karena mereka mendapatkan untungnya dari merusak hutan. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena itulah cara paling rasional yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan untung. Justru pertanyaanya adalah, kenapa mereka sampai melakukan perusakan untuk mendapatkan untung? Apabila cara untuk mendapatkan untung dengan tidak merusak hutan, maka mereka juga tidak akan merusak hutan untuk mendapatkan untung tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah mampu menciptakan kondisi supaya pengusaha mendapatkan untung tanpa merusak hutan dibandingkan dengan merusak hutan? Pengusaha justru lebih senang apabila mereka mendapatkan untung dengan tidak merusak dan tidak merugikan orang lain/negara karena itu lebih beresiko. Oleh sebab itu, justru pemerintahlah yang perlu berbenah dan berpikir ulang bagaimana supaya perilaku pengusaha untuk mendapat untung itu tidak dengan cara merusak hutan!

Oleh : Mutiono, Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar

incagri.com Incagri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *