iklan

Doktrin Kehutanan Ilmiah

 Sejarah Kehutanan Indonesia

Berbicara sejarah kehutanan, maka dapat kita lihat juga dari periode waktu yang telah dilalui oleh sejarah bangsa Indonesia. Setidaknya mengenai sejarah kehutanan Indonesia dapat dirangkum dari beberapa buku yang telah ditulis oleh Ngadiono (2004), Santoso (2004), Peluso (2006) dan Soedomo (2013) yang masing-masing telah mencoba mengungkapkan bagaimana perkembangan kehutanan dari masa ke masa di bumi nusantara ini. Pertama dapat kita lihat sejarah kehutanan pada era kerajaan sekitar abad ke delapan hingga enambelas (1650an). Pada era ini, hutan di Nusantara nampak telah dimanfaatkan oleh kerajaan dan masyarakat terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan sebagaimana dapat kita saksikan berbagai peninggalan sejarah seperti keraton, masjid, dan berbagai bangunan lainnya termasuk rumah tradisional masyarakat yang umumnya dikonstruksi dengan kayu terutama kayu jati, namun selebihnya belum ada informasi maupun catatan yang akurat pada era tersebut terkait bagaimana hutan saat itu dikelola.

Hutan di Nusantara baru mulai di ekspoitasi dan menunjukkan adanya tindakan pengelolaan semenjak masuknya era penjajahan Belanda yang diawali oleh kongsi dagang Belanda yaitu Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang datang ke Nusantara. Era inilah yang disebut sebagai era paling konvensional dalam pengelolaan hutan karena hanya fokus pada penebangan kayu saja atau biasa disebut dengan era penambangan kayu. Model ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan hanya fokus pada penebangan kayu untuk pemenuhan kebutuhan dagang VOC terutama untuk kebutuhan konstruksi bangunan dan kapal. Sudah tentu pada masa ini hutan mulai menunjukkan kerusakan parah.

Bukan dengan mudah VOC bisa masuk dan mengekspoitasi hutan di Nusantara. Berbagai hal telah dilakukan agar mereka dapat melakukan ekspoitasi sumberdaya hutan yang umumnya dikuasai oleh kerajaan yang memerintah saat itu. Pada abad 17, Jawa dipenuhi oleh hutan Jati. VOC datang dengan mempengaruhi dan mendekati pemimpin kerajaan yang berkuasa saat itu seperti sultan Mataram dan Cirebon yang berkuasa di Jawa pada saat itu untuk membuka kantor perdangan dan industri dengan secara rutin memberikan hadiah kepada para sultan. Dari situlah VOC kemudian mendapat izin untuk dapat mengekspoitasi hutan yang berada dibawah otoritas kerajaan dan mendapatkan pekerja dengan harga murah. Pada tahun 1705, VOC menggunakan cara yang lebih terbuka yaitu dengan menaklukan Kesultanan Mataram sehingga VOC berhasil memonopoli dagang dan menambang kayu di wilayah kekuasaan Mataram hingga pada akhir abad 18. Pada saat itulah hutan jati di Jawa mulai mengalami kerusakan parah.

Karena tata kelola perusahaan yang kurang baik dan berkembangnya korupsi di tubuh VOC, pada tahun 1796 VOC mengalami kebangkrutan. Setelah VOC bangkrut, 12 tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih otoritas kekuasaan terhadap wilayah yang dikuasai VOC dengan menugaskan Marskal Daendles untuk berkuasa di tanah Jawa. Secara garis besar ada 4 kebijakan Daendles di bidang kehutanan, pertama, menyatakan hutan adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan negara. Kedua, membentuk lembaga yang secara khusus menangani kehutanan. Ketiga, penyelenggaraan kehutanan didasari rotasi penebangan dan penanaman. Keempat, masyarakat dilarang mengambil kayu dari hutan. Model kehutanan yang diterapkan Daendles ini menjadi cikal bakal penyelenggaraan kehutanan terpusat dan berbasis negara. Disini juga dimulai era perkebunan kayu. Daendles yang tidak berkuasa lama (1808-1811) digantikan oleh Raffles dari Inggris. Sasaran kebijakan Raffles adalah merombak kebijakan Daendles yang dianggap tidak efisien bekerja dengan sistem birokrasi terpusat. Raffles menerapkan sistem desentralisasi dengan mengembalikan seperti yang dilakukan VOC. Pada era inilah dikenal sistem land rente (pajak tanah). Kekuasan Raffles tidak berumur panjang yaitu hanya berkisar 6 tahun, dan Belanda kembali menggantikannya.

Pada abad ke 19, kegelisahan Gubernur Rochuesen (1845-1851) akibat hutan Jawa terus mengalami kerusakan parah padahal berbagai cara telah dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Belanda di Nusantara untuk mengatur dan pengelolaan hutan supaya dapat terus memasok kebutuhan mereka, maka Gubernur Rochuesen meminta pemerintah Belanda pusat untuk mengirimkan ahli kehutanan ke Jawa. Dikabulkanlah permintaan tersebut, kemudian didatangkanlah 3 ahli kehutanan dari jerman dan 4 ahli dari Belanda yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan di Jerman untuk membangun sistim kehutanan di Jawa. Tahun 1865 muncullah rumusan Undang-Undang Kehutanan Jawa dan Madura yang telah mengubah wajah hutan jawa dengan berbagai metode baru seperti perencanaan, penanaman, penjarangan, hingga pengklasifikasian hutan. Undang-Undang ini juga diperkuat dengan penutupan akses publik terhadap tanah-tanah tanpa pembuktian melalui peraturan domain tahun 1870. Dalam pelaksanaannya, organisasi pemerintah yang menangani kehutanan saat itu disebut sebagai Boswezen (jawatan kehutanan).

Memasuki tahun 1942, Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Jepang yang kemudian membawa pengelolaan hutan memasuki era pemerintahan Jepang. Jepang tidak banyak menggantikan konsep Belanda dalam mengelola hutan. Pada pemerintahan Jepang, Boswezen diubah nama menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo. Karena saat itu Jepang sedang menghadapi peperangan Asia Timur Raya, maka sumberdaya hutan di Indonesia lebih banyak difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan perang oleh Pemerintah Jepang seperti membuat pagar, pembuata parit, benteng, jembatan, bangunan, kapal dan lain-lain hingga jumlah penebangan hutan saat itu tercatat melebihi jumlah yang diperbolehkan dan mengakibatkan kerusakan parah.

Kekuasaan Jepang di Indonesia tidak terlalu lama karena pada tahun 1945 terjadi peristiwa pengeboman kota Hirosima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu sehingga membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan para pendiri bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berpindahnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan selanjutnya ke Indonesia bukan berarti pengelolaan hutan di Indonesia berakhir dengan kondisi ideal. Kekurangsiapan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehutanan, membuat berbagai konsep pengelolaan hutan masih mengadopsi konsep yang telah dibuat oleh Belanda dan Jepang. Walaupun telah mengadopsi kehutanan ilmiah yang dianggap bebas nilai (bebas kepentingan), namun sebagai konsep warisan penjajah, hal tersebut kental dengan berbagai bentuk penindasan dan tidak menghargai keberadaan masyarakat yang telah hidup dan menyatu dengan hutan melalui berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang meliputinya. Bahkan Soedomo (2013) menyebutkan konsep kehutanan ilmiah yang berkembang hingga saat ini adalah konsep yang anti sosial.

incagri.com Incagri.com

Sebenarnya, pada awal kemerdekaan telah terjadi perdebatan antara rimbawan konservatif dengan rimbawan progresif yang memperdebatkan konsep seperti apa yang akan digunakan untuk mengelola hutan di Indonesia. Rimbawan konservatif lebih menekankan pada penyelenggaraan kehutanan harus tetap berbasis negara dan terpusat sebagaimana yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan mengutamakan hutan beserta sifat alaminya (forest first paradigm), sementara di kubu rimbawan progresif lebih pada pemikiran kiri yang lebih menekankan kepada konsep populis, kondisi sosial ekonomi, politik serta budaya dan berorientasi kebawah (masyarakat proletariat) seperti halnya mementingkan redistribusi lahan dibanding konservasi dan industrialisasi (forest second paradigm). Namun, pada perdebatan tersebut, karena rimbawan konservatif lebih didukung dengan argumentasi ilmiah yang berhubungan langsung dengan hutan dibanding argumen rimbawan progresif yang lebih banyak bicara konsep yang lebih makro yaitu tentang masyarakat, kesetaraan dan keadilan dibandingkan berbicara tentang hutan, membuat pemikiran rimbawan konservatif lebih diterima untuk mengembangkan kehutanan di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai bentuk pengelolaan hutan di Indonesia mulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan beserta berbagai peraturan pengganti dan lanjutannya, konsep pengusahaan hutan hingga berbagai materi pendidikan kehutanan di Indonesia berbasis pada konsep kehutanan ilmiah.

Tidak hayal kemudian dalam praktiknya, banyak penyelenggaraan kehutanan yang ditentang oleh masyarakat karena jiwa pengelolaan hutan yang lekat dengan anti sosial dan berwajah kolonial. Hal tersebut membuat adanya aksi di berbagai tempat oleh berbagai organisasi rakyat seperti SARBUKI (Serikat Buruh Kehutanan Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia) dan berbagai organisasi lainnya serta munculnya berbagai konflik antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat di berbagai daerah yang berdampak pada kerusakan hutan di Indonesia. Atas kondisi tersebut, masing-masing pihak memiliki sudut pada tersendiri dalam melihat fenomena kerusakan hutan di berbagai tempat. Rimbawan konservatif lebih cenderung melihat kerusakan hutan akibat persoalan teknis dan masyarakat yang susah diatur serta tidak peduli dengan lingkungannya, sedangkan rimbawan progresif lebih melihat kerusakan hutan akibat salahnya cara pandang dan kebijakan yang tidak memperhatikan unsur manusianya. Hal tersebutlah kemudian yang memunculkan kritik terhadap penyelenggaraan kehutanan di Indonesia sebagaimana disebutkan bahwa kerusakan sumberdaya hutan bukan hanya berasal dari kejahatan saja melainkan juga berasal dari ilmu pengetahuan.

Gambaran Doktrin Kehutanan Ilmiah

Secara umum, kehutanan ilmiah (scientific forestry) merupakan pemahaman yang dikembangkan di Jerman pada abad 18 yang kemudian menyebar di Perancis, Inggris lalu Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, hutan yang dihadapi Jerman adalah hutan alam yang akan difokuskan untuk pemenuhan fiskal negara dan industri seperti pajak dan pendapatan lainnya dari hutan. Oleh sebab itu hutan dikonsepkan secara geometris dan kaku yang terlepas dari keberadaan manusia dan aktivitas sosial masyarakat untuk dibuat petak-petak dan blok-blok sehingga dapat diatur sedemikian rupa yang dapat diprediksi secara stabil untuk mendapatkan pajak serta berbagai penerimaan. Atas dasar cara pandang tersebut, Gluck (1987) mengelompokkan setidaknya ada 4 doktrin dalam kehutanan ilmiah ini. Berikut ini penjelasan ringkas mengenai keempat doktrin tersebut (Kartodihardjo 2013, Soedomo 2012, Soedomo 2013):

Pertama, doktrin timber primacy yaitu doktrin yang menyatakan bahwa hasil utama hutan adalah kayu, barang dan jasa lainnya adalah sampingan. Doktrin ini telah membuat pengelolaan hutan berorientasi hanya kepada kayu, kurang memberikan apresiasi dan opsi terhadap ragam pengelolaan hasil hutan lainnya yang kemudian hanya digabungkan dengan sebutan hasil hutan bukan kayu. Kondisi tersebut membuat berbagai ragam tujuan pengelolaan hutan beserta segala pelakunya kurang terapresiasi.

Kedua, doktrin sustained yield yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan adalah penting bagi kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga untuk kepentingan bersama. Konsep ini mempengaruhi cara pandang masyarakat diberbagai belahan dunia seperti munculnya jargon-jargon untuk melestarikan hutan. Doktrin ini telah mengaburkan antara hutan yang mempunyai fungsi publik dengan hutan milik perorangan atau kelompok yang orientasinya adalah fungsi private dengan keputusan pemanfaatannya adalah tergantung pada pilihan individu atau kelompok yang bersangkutan. Hal tersebut membuat pelestarian hutan cenderung menjadi memaksa seluruh unsur pemilik hutan dengan berbagai regulasi. Pada kondisi tertentu dengan pendekatan tersebut, tidak sedikit yang akhirnya pemilik hutan mengonversi hutannya menjadi bukan hutan.

Ketiga, doktrin long term yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan memiliki periode rotasi dan pertumbuhan yang panjang atau lama. Hal tersebut memaksa penganut pendekatan ini menjadi memikirkan kensekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Akibatnya pendekatan kehutanan menjadi cenderung kaku (tidak dinamis, minim inisiatif), kurang menerima kepentingan sosial dan lebih banyak memberikan kontrol dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan dengan ototitas negara yang kuat. Hal inilah kemudian yang membuat kehutanan cenderung disebut sebagai entitas yang anti sosial dan komplek/rumit. Bahkan tercatat, dalam menjalankan usaha IUPHHK, perusahaan kehutanan dalam setahun akan didatangi kurang lebih 100-120 kali kunjungan oleh pemerintah pusat/ daerah dalam hal menjalankan fungsi pengawasan mulai dari persiapan usaha hingga pemanenan yang keseluruhannya telah diatur caranya dalam berbagai peraturan kehutanan (Kartodihardjo 2008).

Keempat, doktrin absolute standart yaitu doktrin yang beranggapan bahwa hutan adalah fokus utama dari pengetahuan ilmiah yang memiliki hukum-hukum alam tertentu yang dapat dikonsepkan secara baku. Cara pandang inilah yang membuat rimbawan cenderung mengkapitalisasi pengetahuan, cenderung beranggapan lebih tahu tentang hutan dan lebih berkepentingan terhadap hutan karena pengetahuan yang dimilikinya. Hutan cenderung dijadikan subyek dan masyarakat cenderung dijadikan obyek dalam pengelolaan hutan. Kepentingan terhadap hutan dan fungsi hutan dianggap lebih utama sehingga berbagai kebijakan kehutanan justru lebih cenderung direduksi menjadi pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis seperti halnya teknik silvikultur (budidaya hutan) yang harus ditetapkan secara hukum.

Dalam praktiknya, keempat doktrin tersebut setidaknya tercermin pada 3 kondisi umum, yaitu perilaku command and control, bias kepada skala besar, dan anti sosial (Soedomo 2012). Masuknya doktrin ke dunia akademik tentunya perlu dikritisi karena melalui dunia akademiklah suatu kebenaran atau kesalahan dapat terpeliharan dan tersebar. Oleh sebab itu peran pendidikan kehutanan sangat penting dalam mendorong peserta didik menjadi kritis dan sadar terhadap realitas sosial sehingga ilmu pengetahuan mampu teraktualisasikan dalam konteks kehidupan sosial yang dapat menjawab berbagai persoalan lingkungan dan kemanusiaan, bukan menjadikan peserta didik yang justru anti sosial, tidak memiliki daya gugat dan jiwanya mati dalam menghadapi berbagai realitas sosial dan persoalan kemanusiaan di sekitarnya. Atas kondisi tersebut, Soedomo (2005) memberikan sindiran yang nampaknya serius, bahwa semakin banyak sarjana kehutanan, justru hutan semakin rusak, hal tersebut nampaknya didukung oleh masih banyaknya kesalahan berfikir dalam berbagai praktek pengelolaan hutan di Indonesia yang diawali dengan doktrin kehutanan ilmiah yang masih berkembang pesat di dunia pendidikan kehutanan tanpa adanya suatu gugatan yang berarti, sebagaimana Mahatma Gandhi telah memperingatkan kita bahwa “kesalahan tidak menjadi kebenaran karena propaganda yang berulang-ulang dan kebenaran tidak menjadi kesalahan karena tidak ada yang melihatnya”.

Oleh : Mutiono, Geo Septianella, Ike Rosmanita, Dodi Ginanjar

incagri.com Incagri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *