iklan

Kawasan Hutan Wujud Pelanggaran Konstitusi

incagri.com Incagri.com

Oleh: Mutiono

Istilah kawasan hutan mungkin sudah cukup familiar bagi sebagian kalangan terutama bagi yang bekerja maupun fokus mendalami bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Tidak sedikit juga kalangan yang telah merepresentasikan kawasan hutan sebagai hutan itu sendiri. Menurut saya, pandangan seperti itu merupakan suatu kesalahkaprahan yang berbahaya dan harus sesegera mungkin dibongkar. Hal ini menjadi penting karena kadangkala suatu persoalan berawal dari kesalahan kita dalam memandang sesuatu hal, artinya berawal sejak kita mulai berpikir terhadap sesuatu. Sebelum saya memulai pembahasan ini, sebagai wujud budaya dialektis, saya sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin merespon untuk berdiskusi dan membahas lebih lanjut pemikiran ini karena bagi saya tidak ada satupun pengetahuan yang benar secara absolut.

Secara umum definisi kawasan hutan dirujuk dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Definisi tersebut jelas berbeda nyata dengan definisi hutan yang telah didefinisikan terlebih dahulu pada pasal sebelumnya yaitu sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa hutan dan kawasan hutan itu berbeda nyata. Pada definisi kawasan hutan jelas disebutkan bahwa wujud kawasan hutan adalah “wilayah”, sedangkan pada definisi hutan, wujudnya adalah “dominasi pepohonan artinya adanya fisik pepohonan”. Berangkat dari dua hal tersebut sudah jelas ada perbedaan mendasar antara hutan dan kawasan hutan yang masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri yang disamping bermakna lanskap ekologis juga memiliki makna yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai konstruksi sosial, hukum dan administratif beserta berbagai konsekuensinya (Syafitri 2013). Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam memandang dan memperlakukannya baik dalam konsep maupun praktik.

Adapun pernyataan mengenai kawasan hutan merupakan wujud pelanggaran konstitusi sebagaimana judul tulisan ini setidaknya saya dasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut. Pertama, keberadaan kawasan hutan menyebabkan sumber agraria (bumi) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar 66,7 persen atau 2/3 luas wilayah daratannya diklaim hanya dikuasai oleh satu sektor teknis saja padahal berbicara wilayah dalam konteks agraria mencakup segala hal termasuk aktivitas yang meliputinya dan tidak mungkin dapat dijalankan oleh satu sektor teknis saja. Kondisi tersebut jelas membuat penguasaan agraria menjadi tidak efisien dan tidak mampu memakmurkan rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan 4.

Kedua, dikuasainya 2/3 wilayah NKRI oleh sektor teknis (kehutanan dan lingkungan hidup), membuat pemanfaatan wilayah hanya untuk kepentingan sektor kehutanan dan lingkungan hidup saja yaitu pemanfaatan hutan produksi, konservasi dan lindung sebagaimana telah distrukturisasikan masing-masing menjadi kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung sehingga meniadakan kepentingan lain yang tidak kalah penting dalam pemanfaatan wilayah NKRI. Adapun peluang penggunaan untuk keperluan lainnya dapat dilakukan, itupun sangat kecil dan rumit untuk dapat dilaksanakan sehingga berpotensi menghambat pembangunan, efisiensi dan kemakmuran rakyat.

Secara spesifik dapat kita tinjau dari kawasan hutan produksi yang keberadaannya hampir separuh dari 2/3 kawasan yang diklaim oleh kehutanan dan lingkungan hidup, jika dibandingkan dengan areal penggunaan lain (APL) jumlahnya hampir setara, artinya produksi hasil hutan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan lainnya baik pertanian, perkebunan, pembangunan infratsruktur untuk fasilitas umum, pemenuhan hak atas lahan bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Efisiensi dan kemakmuran selalu tidak pernah lebih baik jika hanya pada 1 pilihan dibandingkan dengan banyak pilihan dan tentunya tidak memenuhi prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan 4.

Atas ketimpangan tersebut, tidak sedikit ditemukan berbagai kasus disetiap daerah yang wilayahnya telah diklaim sebagai kawasan hutan, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan hak milik pribadinya yang secara faktual telah dikuasai secara turun temurun, kehilangan pekerjaannya yang sejak awal bergantung pada hutan, mendapatkan ancaman dan ketakutan, memperoleh perlakuan diskriminatif, hingga tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum untuk mengurus hak-haknya sebagaimana banyak diungkap dari hasil Inkuiri Nasional Komnas Ham tahun 2014 yang telah keluar publikasi hasilnya tahun 2016 serta berbagai kasus konflik masyarakat adat dan lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan di berbagai daerah yang muncul di pemberitaan maupun hasil-hasil penelitian. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan kembali urgensi kawasan hutan produksi yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan baik di hutan alam maupun tanaman pada masa kini dibandingkan dengan kepentingan penggunaan lainnya yang lebih mendukung pembangunan perekonomian nasional sehingga diberikan alokasi khusus untuk memproduksi hasil hutan hampir mencapai 70 juta hektar luasnya beserta berbagai konsekuensi hukum dan administrasi yang menyertainya. Kondisi tersebut jelas telah melanggar amanat konstitusi pasal 28D ayat 1 dan 2, pasal 28 G ayat 1, pasal 28 H ayat 1 dan 4, dan pasal 28 I ayat 2.

Ketiga, kawasan hutan sebagai wujud penguasaan hutan oleh negara seakan-akan telah menjadikan munculnya dualisme penguasaan lahan oleh negara sebagaimana 1/3 wilayah menjadi kewenangan BPN dan 2/3 wilayah menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, seharusnya kementerian teknis tidak berwenang atas penguasaan sumber agraria melainkan hanya pada fungsi hutan saja yang berfokus pada fisik hutan itu sendiri. Kondisi tersebut membuat ketidakpastian hukum pertanahan di Indonesia. Selain memberatkan tugas dan fungsi KLHK sebagai kementerian teknis, hal tersebut juga berpotensi menjadikan bisnis sektor kehutanan beralih kepada bisnis lahan dan perizinan. Implikasinya adalah banyaknya lahan yang tidak mampu terurus sehingga memunculkan kondisi ekstra legal, banyaknya kawasan hutan yang tidak berhutan, hak-hak masyarakat yang tidak dapat terselesaikan dan pembangunan yang terhambat.

incagri.com Incagri.com

Perlu dipahami, ada cara pandang yang menurut saya kurang tepat dalam amanat penguasaan seluruh hutan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Seluruh hutan di Indonesia dinyatakan dikuasai oleh Negara. Jika kita tinjau, syarat penguasaan oleh Negara seperti tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 2, ada dua, yaitu 1) Cabang produksi penting bagi negara, dan 2) menguasai hajat hidup orang banyak (memiliki fungsi publik). Ditinjau dari syarat 1, dapat dilacak penguasaan hutan ini dikarenakan kepentingan ekonomi masa orde baru yang menggunakan hutan sebagai penopang perekonomian nasional melalui munculnya UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967. Pada saat itu, fokus pemanfaatan hutan adalah produksi kayu sebagai produk penting dalam penunjang perekonomian negara. Jika ditinjau saat ini, menganggap hutan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara sudah tidak relevan mengingat tidak lagi dijadikan produksi utama untuk menopang perekonomian pada kondisi perekonomian negara yang saat ini sudah cukup stabil.

Ditinjau dari syarat 2, tidak seluruh hutan memiliki fungsi publik. Sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 3, yang dikuasai oleh negara adalah sumber agraria berupa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Maka jelas, yang mempunyai kriteria fungsi publik adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya tanpa diproduksi (given) dan apabila aksesnya terhadap barang itu ditutup maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang sehingga perlu dikuasai negara untuk dilakukan pengaturan. Hutan yang merupakan dominasi pepohonan sama halnya dengan jenis sumber agraria berbentuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti tambang, namun perlu diketahui selain ada hutan yang given atau tidak ada yang memproduksinya seperti halnya hutan alam, ada juga hutan tanaman yang tidak given tetapi ditanam oleh seseorang dengan tujuan tertentu sehingga memiliki fungsi private. Maka dari itu, negara tidak berhak menguasai seluruh hutan karena terdapat jenis hutan tanaman yang memiliki fungsi private. Adapun pandangan yang menyatakan bahwa setiap pohon memiliki fungsi publik sebagai penghasil udara bersih, perlindungan wilayah dan menjaga tata air, maka apabila negara berkenan menguasai fungsi publik tersebut pada hutan tanaman, sudah seharusnya negara memberikan ganti/ penghargaan yang setara atas fungsi publik yang dihasilkan oleh hutan tanaman tersebut atas usaha seseorang mempertahankan fungsi publik dan tidak memanfaatkan fungsi privatenya. Apabila tidak ada penggantian/penghargaan dari negara terhadap fungsi publik yang dihasilkan hutan tanaman, maka negara tidak berhak mengatur pohon tersebut untuk berfungsi publik. Maka dari itu, sudah seharusnya, negara tidak berhak menguasai seluruh hutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ada hutan tanaman yang memiliki fungsi private. Disamping itu, penguasaan hutan oleh negara memiliki konsekuensi hukum dan administrasi serta memiliki potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Keempat, pengukuhan kawasan hutan yang tidak sebagaimana mestinya telah menimbulkan banyak persoalan. Setidaknya ada 2 hal utama dalam pengukuhan kawasan hutan yang menimbulkan banyak persoalan. Pertama, proses pengukuhan sebelum munculnya putusan MK nomor 45/PUU-IX/2011 yang memperbolehkan proses pengukuhan cukup pada tahap penunjukan telah membuat banyak hak masyarakat belum terselesaiakan sehingga masuk dalam kawasan hutan, artinya setelah suatu wilayah menjadi kawasan hutan, konsekuensi hukum dan administrasinya berlaku terhadap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat banyak hak masyarakat terabaikan, apalagi dasar penunjukannya adalah peta tata guna hutan kesepakatan (TGHK) yang tidak memuat secara komprehensif dalam menggambarkan kondisi suatu wilayah. Kedua, penetapan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan seluruh sektor dan telah mempertimbangkan kepentingan nasional, namun hingga kini penetapannya dilakukan hanya oleh menteri saja sehingga seluruh hasil penetapan hutan adalah ilegal dan perlu dilakukan perombakan ulang secara keseluruhan dengan proses yang lebih transparan dan berkeadilan.

Kelima, UU Nomor 41 tahun 1999 mesyaratkan adanya luas minimal kawasan hutan disetiap DAS dan atau pulau minimal 30% dari luas daratan. Dalam konteks fungsi ekologis, penetapan luas minimal 30% kawasan hutan menurut saya adalah adalah suatu kesalahan berfikir. Disamping belum jelasnya dasar penentuan angka 30%, pembatasan yang didasarkan pada kawasan hutan merupakan kesalahan fatal karena kepentingan ekologis hubungannya adalah dengan fisik hutan bukan dengan wilayah administrasi hutan, artinya fokus dari pembatasan ini justru bukan pada keberadaan fisik hutan melainkan hanya wilayah administrasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan baik itu berhutan maupun tidak. Hal tersebut tentu meniadakan kontribusi keberadaan hutan adat dan hutan hak yang tidak masuk dalam wilayah administrasi kawasan hutan yang juga dapat berkontribusi pada fungsi ekologis di suatu wilayah, sebagaimana kita tahu hutan rakyat/hak di jawa jumlahnya setiap tahun semakin meningkat dan mampu menutup kekurangan luas hutan negara di jawa apabila menggunakan standart 30%. Kondisi demikian menunjukkan bahwa batas minimal tidak seharusnya ditujukan untuk kawasan hutan melainkan tutupan biofisik hutan sehingga fungsi ekologisnya benar-benar tercapai. Penetapan luas minimal 30% kawasan hutan justru hanya melanggengkan rezim penguasaan wilayah oleh satu sektor teknis, tidak menghargai keberagaman kontribusi pembangunan hutan oleh masyarakat dan dapat menghambat pembangunan serta penyelesaian hak masyarakat dalam suatu daerah yang terlanjur telah ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Dari kelima argumentasi diatas, saya berkeyakinan bahwa keberadaan kawasan hutan telah secara nyata melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dihapuskan keberadaannya. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Menghapus konsep kawasan hutan dan melakukan penetapan ulang kebutuhan hutan lindung dan konservasi di Indonesia melalui prosedur yang benar dan dikonsolidasikan dengan semua sektor. Kedua, lahan bekas kawasan hutan produksi dikontestasikan untuk berbagai kepentingan baik bisnis, pembangunan infrastruktur/fasilitas umum maupun penyelesian hak-hak masyarakat melalui program reforma agraria. Ketiga, mengembalikan fungsi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai kementerian teknis yang tidak berwenang terhadap otoritas kewilayahan dan melakukan devolusi penguasaan hutan kepada pihak yang benar-benar mampu mengelola hutan serta meminimalisir kontrol pemerintah terhadap pengelolaan hutan. Keempat, membentuk badan otorita reforma agraria untuk menyusun program, mengkoordinasikan antar sektor, mempercepat proses dan menangani konflik dari surplus lahan 2/3 wilayah daratan Indonesia. Kelima, pada intinya melakukan perombakan ulang struktur dan penguasaan kehutanan yang telah terjadi melalui sebuah kerangka reforma kehutanan.

incagri.com Incagri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *